Washington (ANTARA News) - Wakil Presiden AS Joseph Biden dan pemimpin regional Kurdi Irak, Sabtu (12/7) membahas soal penyelesaian sengketa dengan Baghdad di bawah kepemimpin pemerintah sentral yang baru.
Percakapan telepon Biden dengan Masoud Barzani dilakukan saat hubungan antara Pemerintah Irak, yang dipimpin oleh Nuri Al-Maliki dan wilayah Kurdi Irak bertambah buruk; pasukan keamanan Kurdi merebut ladang minyak lagi dan menteri Kurdi memboikot pertemuan kabinet di Ibu Kota Irak, Baghdad.
Biden dan Barzani "sepakat mengenai pentingnya pembentukan pemerintah baru Irak sesegera mungkin", tuntutan utama dari Washington saat AS meningkatkan upaya militernya guna membantu Baghdad memerangi serangan gerilyawan Negara Islam Irak dan Levant (ISIL), sempalan kelompok Al Qaida, kata Gedung Putih.
"Mereka mengkonfirmasi bahwa salah satu tugas utama pemerintah baru ialah menangani sengketa lama antara pemerintah pusat dan regional sejalan dengan undang-undang dasar Irak," kata Gedung Putih di dalam satu pernyataan, sebagaimana dikutip Xinhua.
Kedua pejabat itu, katanya, sepakat bahwa "setiap sengketa wilayah" yang berpangkal dari krisis saat ini "harus diselesaikan secara damai" melalui konsultasi penuh dengan semua lapisan masyarakat".
Suku Kurdi, yang merebut kekuasaan atas daeran sengketa yang berdekatan dengan dengan wilayah Irak Utara, termasuk Kirkuk, tak lama setelah petempur ISIL memulai serangannya pada awal Juni, menguasai dua ladang minyak utama di Kirkuk dan Bay Hassan pada Jumat (11/7).
Para menteri Kurdi menolak untuk menghadiri pertemuan kabinet pada Kamis (10/7) dalam protes terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh Al-Maliki, yang menuduh wilayah semi-otonomi Kurdi menjadi "pangkalan bagi pelaku teror".
Barzani telah mengumumkan keinginan wilayahnya untuk menyerukan referendum mengenai kemerdekaan, tindakan yang ditentang oleh Washington.
(Uu.C003)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
