1. Ridwan Kamil temui Jokowi bahas masa depan Jakarta
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui Presiden Ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Jumat (1/11), untuk membahas masa depan Jakarta.
"Saya datang sebagai orang yang dulu membantu Pak Jokowi," kata Calon Gubernur Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil.
Selengkapnya baca di sini.
2. Istana: Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil dilatari kedekatan pribadi
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dengan Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil di salah satu restoran Padang di Jakarta, Kamis (31/10) malam, dilatarbelakangi kedekatan pribadi.
"Beliau berdua memang punya kedekatan pribadi," kata Hasan Nasbi dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (1/11).
Selengkapnya baca di sini.
3. Prabowo bertemu ketum dan sekjen partai koalisi di Istana Merdeka
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik koalisi di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11) siang.
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menjadi salah satu ketua parpol yang terlihat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 12.45 WIB.
Selengkapnya baca di sini.
4. DPR minta jaksa jelaskan kasus Tom Lembong agar Prabowo tak tertuduh
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar Kejaksaan Agung menjelaskan kepada publik secara jelas dan detail terkait kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Tom Lembong sebagai tersangka agar tak ada tuduhan ke Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengatakan, tanpa ada penjelasan yang rinci, pengusutan kasus Tom Lembong bisa menimbulkan tuduhan bahwa pemerintahan Prabowo menggunakan instrumen hukum untuk urusan politik.
Selengkapnya baca di sini.
5. Akademisi: Penyusunan omnibus law politik tak boleh terburu-buru
Dosen Politik UPN Veteran Jakarta Lia Wulandari mengingatkan bahwa penyusunan revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law tidak boleh terburu-buru dan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil.
“Setiap perubahan atau revisi undang-undang harus diperhitungkan juga risiko atau dampaknya,” ucap Lia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat (1/11).
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
