Kemensos integrasikan data tunggal terpadu untuk bansos tepat sasaran

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyatakan pihaknya kini tengah mengintegrasikan data tunggal terpadu untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran.

"Selama ini 'kan masing-masing kementerian/lembaga itu punya data sendiri-sendiri, nah, kami sudah koordinasi, dan semua setuju bahwa kita akan melakukan rekonsiliasi data. Jadi, nanti akan ada data tunggal, data terpadu, dari situlah kemudian subsidi dan bantuan sosial itu akan dilaksanakan," katanya saat mengunjungi Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada Jumat.

Ia menjelaskan, permasalahan yang disoroti Presiden Prabowo Subianto selama ini yakni terkait data yang masih sangat sektoral. Padahal, data terpadu sangat menentukan tepat atau tidaknya sasaran.

"Selama ini sangat sektoral, dan kemarin kita sudah dipanggil oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat, Pak Muhaimin, dan Pak Muhaimin akan segera menindaklanjuti konsep data tunggal terpadu itu, untuk dilaporkan ke Presiden. Kita berharap sebelum Presiden berangkat ke luar negeri tanggal 8 atau 9 November itu, konsep data tunggal terpadu sudah clear (jelas)," ujar dia.

Agus menegaskan, dalam pembentukan data terpadu tersebut, tim Kemensos akan terjun sebagai kontributor karena terdapat beberapa indikator yang kementerian atau lembaga lain tidak memilikinya.

"Itu data 'kan selalu dinamis, karena ada yang meninggal, ada yang pindah, dan yang bisa memperbarui hanya Kemensos, karena kita punya Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) yang kerja 24 jam, jadi data-data yang nanti diserahkan itu, yang menjadi data tunggal nanti akan diperbarui setiap hari lewat Kemensos," tuturnya.

Sebelumnya, Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi rencana strategis untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia yang berbasis pada data yang akurat dan terintegrasi.

“Kita akan koordinasi, kita akan mengintegrasikan seluruh program itu pasti. Tetapi yang penting dimulai dengan data yang akurat, data tunggal,” katanya.

Selama ini, beberapa instansi seperti BKKBN dan Bappenas memiliki data kemiskinan yang berbeda, yang dapat membingungkan dalam perencanaan kebijakan.

Gus Ipul menjelaskan bahwa fase awal akan difokuskan pada konsolidasi data untuk memastikan semua instansi merujuk pada informasi yang sama.

“Kami ingin di awal ini paling nggak 1-2 bulan ke depan, atas arahan Presiden, kami bisa menyepakati data yang sama," ucapnya.