Kementerian P2MI-ILO siap intensifkan kolaborasi guna pelindungan PMI

Kita harus bekerja sama dengan semua pihak, baik dengan lembaga internasional, yang ada di Asia, juga lembaga yang didirikan oleh masyarakat sipil

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan mengintensifkan kerja sama dengan International Labour Organization (ILO) untuk meningkatkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding bertemu dengan Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Simrin Singh di Jakarta, kemarin (31/10), menyampaikan apresiasi atas kerja sama selama ini.

Menteri Karding menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan berbagai dalam upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah, terkait pelindungan PMI. Dia juga mengapresiasi dukungan ILO dalam menyelesaikan berbagai isu tersebut.

"Kita tidak bisa berjalan sendiri. Mari kita bekerja sama. Kita harus bekerja sama dengan semua pihak, baik dengan lembaga internasional, yang ada di Asia, juga lembaga yang didirikan oleh masyarakat sipil," ujarnya.

Baca juga: Menteri PPMI percepat penyesuaian strategi diplomasi ketenagakerjaan

Dia memaparkan sejak awal Indonesia memiliki komitmen meningkatkan pelindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya. Hal ini tercermin lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Tidak hanya itu Presiden Prabowo Subianto juga memandatkan dua visi turunan dari Asta Cita yakni semaksimal mungkin untuk meminimalisir Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta meminta untuk meningkatkan devisa (remitansi) dengan mendorong pengiriman PMI secara manusiawi dan menghindari eksploitasi.

"Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, agar proaktif melakukan tindakan terhadap kerawanan-kerawanan yang terjadi. Kami mohon dibantu dengan adanya kolaborasi," jelas Karding.

Dia juga berharap pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama, baik dalam hal regulasi atau peningkatan kapasitas dengan terlibat langsung dalam vokasi PMI.

Baca juga: BP2MI gandeng pemda hingga lembaga pendidikan dalam lindungi PMI

"Untuk jangka menengah, kami akan memperkuat kerja sama dengan negara-negara penempatan dengan meminta job order yang akan kita berikan kepada lembaga pendidikan agar disiapkan. Lalu untuk jangka panjang, saya harap ada kerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk memberikan pelajaran, selain Bahasa Inggris di tingkat pendidikan tertentu, misalnya di sekolah kejuruan perawat," kata Menteri P2MI itu.

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Simrin Singh menanggapi positif pernyataan Menteri Karding dan mengucapkan selamat atas transformasi BP2MI menjadi kementerian.

Simrin Singh juga menyebut ILO melihat telah banyak kemajuan yang dicapai Indonesia dalam hal pelindungan pekerja migran, misalnya saja tentang pembiayaan penempatan yang ditanggung pemerintah.

"Indonesia telah menjadi pionir dalam pelindungan pekerja migran di Asia Tenggara, sehingga saya rasa Indonesia bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara lainnya," kata Simrin Singh.

Baca juga: ILO harap Asia bisa buat skema perlindungan efektif untuk pengangguran