ESDM gandeng BPS mendalami data formula subsidi BBM tepat sasaran

Mau siapa yang akan dapat, siapa yang tidak dapat, itu kan wilayah-wilayahnya nanti ditentukan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) guna menyiapkan data terkait formula distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi sehingga lebih tepat sasaran.

"Kan kalau wali data secara nasional kan BPS ya, kita akan gabung bersama dengan BPS," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana ditemui di Jakarta, Jumat.

Dirinya mengatakan usai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi pada Kamis (31/10), pihaknya saat ini sedang mendalami jenis BBM, dan kategori masyarakat yang sesuai dengan kriteria untuk mendapat subsidi.

"Iya, itu yang sedang kita dalami," kata Dadan.

Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam hal ini ia memposisikan diri sebagai tim teknis yang memberikan opsi kebijakan yang bisa diambil.

"Mau siapa yang akan dapat, siapa yang tidak dapat, itu kan wilayah-wilayahnya nanti ditentukan. Kami di sini di tim teknis, opsi-opsi saja yang akan kita lihat," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan hingga saat ini pemerintah masih terus mengkaji formulasi subsidi BBM tepat sasaran bagi masyarakat, dengan salah satu opsi subsidi langsung.

Menteri Bahlil mengatakan, guna mengoptimalkan dan mengakselerasi kajian itu, dirinya diberikan amanat oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi.

Bahlil menyampaikan kebijakan subsidi yang tepat harus ditinjau secara cermat karena berpengaruh langsung pada masyarakat, itu karena pemerintah tidak ingin subsidi justru diberikan pada kelompok yang tidak berhak.

"Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Semuanya saat ini masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak," katanya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Wamen ESDM resmikan 40 klaster BBM