Bimtek KPPS untuk cegah pemungutan suara ulang di Pilkada

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat menekankan pentingnya bimbingan teknis (bimtek) bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mencegah pemungutan suara ulang di Pilkada Jakarta 2024.

"Pemungutan suara ulang harus diantisipasi dan ditekankan kepada KPPS pada bimbingan teknisnya agar mereka tidak ragu di dalam mengambil keputusan," kata Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma di Jakarta, Jumat.

Menurut Dhany, pemungutan suara ulang harus menjadi perhatian semua pihak sebagaimana telah disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini berkaca dari penyelenggaraan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 043, Kelurahan Menteng.

Baca juga: 5.000 lebih pemilih urus pindah lokasi memilih ke luar Jakarta

Lokasi TPS tersebut juga berpindah dari sebelumnya yang beralamat di Jalan Taman Suropati Nomor 5, RT 005 RW 005, Menteng, Jakarta Pusat, ke Jalan Purwakarta Nomor 2A RT08/RW 05, Menteng, Jakarta Pusat.

Pemungutan suara ulang dilakukan karena adanya pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang mendapatkan surat suara tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Dhany berharap tidak ada lagi pemungutan suara ulang di TPS di permukiman elit pada pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024.

"Kebetulan kejadian ada di Jakarta Pusat, tepatnya di Suropati pada saat pemilihan presiden lalu. Jadi untuk pemilihan kepala daerah diharapkan tidak ada lagi pemungutan suara ulang," ujar Dhany.

Baca juga: KPU jadikan tata kota dan perubahan iklim tema debat ketiga Pilkada

KPU Kota Jakarta Pusat telah menetapkan DPT Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 813.721 pemilih dengan rincian 410.376 pemilih perempuan dan 403.345 pemilih laki-laki dan jumlah TPS sebanyak 1.542.

Sedangkan KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.