Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik UIN Sunan Kalijaga Iswandi Syahputra menilai lembaga survei telah membajak demokrasi Indonesia dengan hasil hitung cepat pada pemilihan kepala daerah, legislatif, maupun presiden.

"Mereka ini yang sebenarnya membajak demokrasi. Sistem demokrasi kita sudah mengatur hitungan KPU yang sah. Jangan arogan merampas kewenangan KPU. Serahkan semua soal penghitungan suara pada KPU. Biarkan mereka bekerja dengan tenang," kata Iswandi di Jakarta, Jumat.

Menurut Iswandi, sistem hitung cepat bisa salah namun tidak boleh bohong.

"Karena itu hasil hitung cepat bisa saja benar tapi tidak akurat atau bisa saja hasilnya tidak benar dan tidak akurat," katanya.

Iswandi mencontohkan hitung cepat pada pilpres 2004 oleh lembaga tertentu menyebutkan pemenang yang ternyata berbeda dengan hitungan resmi KPU.

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014