Keberanian para korban untuk berbicara sangat diperlukan guna membantu aparat penegak hukum dan pemerintah menindak tegas pelaku kekerasan seksual di tengah masyarakat.
"Selain peran negara dan keamanan dalam setiap ruang publik dan privat maka kita semua juga harus bisa speak up, waspada, dan berani melapor," kata pria yang akrab disapa Ibas dalam keterangannya saat menjadi narasumber pada webinar bersama Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di Jakarta, Jumat.
Menurut Ibas, para korban kekerasan seksual tidak perlu khawatir untuk mengungkap kasusnya karena negara dipastikan akan memberikan perlindungan.
Baca juga: Kementerian PPPA kawal kasus dugaan kekerasan seksual di kampus
Dia menjelaskan perlindungan korban dan penindakan aksi kekerasan seksual itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Tidak hanya menjamin keamanan pelapor, Ibas menegaskan pemerintah juga harus memperhatikan kaum perempuan dari sisi konsep Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dalam konsep SGDs ini, tambah Ibas, salah satu yang harus diperhatikan pemerintah adalah kemakmuran dan kesetaraan hak dalam kehidupan.
Masyarakat, terkhusus kaum perempuan, bisa menggunakan konsep SGDs ini untuk mendorong pemerintah memberikan pemenuhan hak terhadap perempuan.
Baca juga: Kemensos dampingi korban kekerasan seksual di Siak
Baca juga: Menko PM kecam pelaku kekerasan seksual berkedok panti asuhan
Baca juga: Mantan Waka LPSK: Keterangan korban kekerasan seksual tak diulang
Dengan terpenuhinya kesetaraan hak perempuan di Indonesia. Ibas yakin secara perlahan kasus kekerasan seksual dapat berkurang.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
