BRIN terus berupaya tingkatkan PDB di sektor maritim

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus berupaya memperkuat dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) maritim menjadi 15 persen pada 2045 serta menciptakan 12 persen lapangan kerja di sektor kemaritiman.

Salah satu upayanya dengan menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Ekonomi Biru: Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Rumput Laut dan Garam".

Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN R Hendrian melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan ekonomi biru dapat meningkatkan hal tersebut. Saat ini PDB sektor maritim masih berada pada level 7,9 persen dan kesejahteraan masyarakat pesisir masih menjadi tantangan besar, terutama di sentra budi daya rumput laut dan garam.

Baca juga: BRIN kembangkan inovasi bioindustri untuk hilirisasi rumput laut

“Produksi rumput laut Indonesia mencapai 9 juta ton secara nasional, namun peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir belum signifikan. Hal ini terjadi karena kendala teknologi tradisional dan tantangan tata niaga yang mempengaruhi harga dan kualitas produk,” kata Hendrian.

Menurut dia, untuk bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini diperlukan adanya dukungan teknologi untuk membantu para petani dan pelaku usaha pesisir agar bisa meningkatkan produksi dan nilai tambah.

Baca juga: BRIN manfaatkan data satelit petakan zona potensi penangkapan ikan

Oleh karena itu, dalam kegiatan FDG tersebut, pihaknya memiliki usulan untuk bisa melakukan pendekatan collaborative governance atau kolaborasi lintas sektor.

"Kolaborasi tersebut diyakini dapat memperkuat strategi pengembangan dan pengelolaan komoditas kelautan, seperti rumput laut dan garam," ujarnya.

Kolaborasi itu mencakup intervensi teknologi, dukungan tata niaga, dan pendekatan sosial ekonomi budaya untuk membantu masyarakat pesisir keluar dari kemiskinan dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga: BRIN tekankan urgensi riset kemaritiman di Indonesia

Acara FGD yang dihadiri oleh lintas sektor, termasuk perwakilan dari kementerian terkait, pemerintah daerah, BRIDA, universitas, pengusaha, dan masyarakat adat itu diharapkan dapat menjadi wadah pertukaran ide untuk menciptakan strategi bersama yang mengedepankan keberlanjutan ekosistem laut sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sumber daya kelautan.