Menteri HAM perlu Rp8,3 triliun untuk program Rp100 juta per desa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengajukan program Rp100 juta untuk satu desa guna melakukan sosialisasi soal hak asasi manusia sehingga institusinya memerlukan anggaran sekitar Rp8,3 triliun dengan perkiraan jumlah desa mencapai 83 ribu lebih.

"Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di perdesaan, kami siapkan. Satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp100 juta maka (anggaran yang dibutuhkan) Rp8,3 triliun," ujar Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dikutip dari laman resmi Badan Pusat Statistik, jumlah desa/kelurahan menurut provinsi pada tahun 2023 mencapai 83.971 desa/kelurahan. Data tersebut terakhir diperbarui pada Februari 2024.

Pigai mengatakan sudah memiliki tim di lapangan sebanyak 1.007 tim yang siap bekerja untuk mengawal implementasi program-program HAM agar langsung menyentuh masyarakat.

"Nanti di dalam perjalanan, kami akan mengatur pasukan-pasukan kami dan nanti akan lebih mudah karena kami membentuk kantor wilayah," katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajukan penambahan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Kementerian HAM. Penambahan tersebut merupakan imbas dari perubahan struktur dan organisasi kementerian.

Jumlah pegawai di lingkungan Kementerian HAM bertambah 2.166 orang, yakni dari 378 orang menjadi 2.544 orang sehingga membutuhkan sekitar Rp1 triliun untuk gaji dan tunjangan.

Pigai menambahkan untuk program Rp100 juta per desa dan penambahan gaji pegawai Kementerian HAM sudah membutuhkan lebih dari Rp9 triliun.

"Belum lagi untuk program-program yang lebih dari 100–200 program saya siapkan. Kalau pimpinan (DPR) berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1.000 program," kata Pigai.

Oleh karena itu, menurut dia, usulan penambahan anggaran hingga Rp20 triliun untuk Kementerian HAM adalah hal yang realistis.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, baik secara fisik maupun nonfisik.

Mantan anggota Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp20 triliun.

Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri atas fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, perlindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa, kalau negara punya anggaran," kata Natalius Pigai usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10).