Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa humaniora terjadi di tanah air di sepanjang Rabu (30/10). Di antaranya, Prabowo minta program subsidi tepat sasaran hingga Kemenkes terbitkan surat edaran merespons kasus cacar air massal di Tangsel.


Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

1. Presiden Prabowo minta seluruh program subsidi harus tepat sasaran

Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran kementerian dan badan/lembaga negara untuk memastikan seluruh program subsidi sebagai bantuan pemerintah dapat tepat sasaran dan tepat alokasi untuk rakyat penerima manfaat.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyampaikan hal tersebut usai Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama para menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga serta badan negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

"Arahan Presiden supaya dikaji, dipertajam mengenai subsidi supaya lebih tepat sasaran, tepat penerima dan tepat alokasinya," kata Hasan Nasbi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini

2. Fadli Zon pastikan repatriasi benda budaya yang masih di luar negeri

Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan akan terus melakukan upaya repatriasi atau pemulangan sejumlah benda-benda budaya asal Indonesia yang hingga kini masih berada di luar negeri.

"Kita akan terus melakukan repatriasi aset-aset budaya kita di luar negeri," kata Fadli Zon di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Rabu.

Fadli mengatakan barang-barang budaya yang sedang diupayakan tersebut saat ini tersebar di banyak negara di antaranya Belanda, Inggris hingga India. Benda itu berupa arca, manuskrip, naskah kuno dan lain sebagainya.

Selengkapnya baca di sini

3. Menteri KPK/BKKBN minta daerah perkuat percepatan penurunan stunting

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Wihaji meminta daerah memperkuat percepatan penurunan stunting atau kekerdilan yang dialami anak-anak bawah lima tahun (balita) akibat gagal tumbuh.

"Kita berharap angka stunting dapat ditekan secara signifikan untuk mendukung generasi masa depan Indonesia yang lebih sehat dan produktif," kata Wihaji saat kunjungan kerja ke Desa Pasar Keong, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu

Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi prevalensi stunting melalui sinergi lintas sektor dengan fokus pada peningkatan kesehatan ibu dan anak serta peran strategis masyarakat setempat.

Selengkapnya baca di sini

4. Menteri LH: Tidak ada lagi impor sampah plastik pada 2025

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq akan melakukan pengawasan dan penegakan hukum jika masih ada pihak melanggar ketentuan penghentian impor sampah plastik, yang rencananya diberlakukan pada 2025.

Ditemui di sela-sela kunjungan ke Jakarta Recycle Center (JRC), di Jakarta, Rabu, Menteri LH Hanif mengatakan akan mengawal kebijakan penghentian impor sampah plastik untuk bahan daur ulang dengan pengawasan dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian LH.

"Importir-importir yang masih nakal, kami akan turun, kami akan tegakkan aturan terkait dengan konteks ini. Kami akan kenakan pasal-pasal yang memang dibebankan kepada pelanggar seperti ini," kata Hanif.

Selengkapnya baca di sini

5. Kemenkes segera terbitkan SE, respon kasus cacar air massal di Tangsel

Kementerian Kesehatan mengatakan pihaknya sedang berproses untuk segera menerbitkan Surat Edaran (SE) Kewaspadaan Penyakit Cacar Air (Varicella) dan Gondongan (Mumps) menyusul wabah cacar air di SMPN 8 Tangerang Selatan, Banten, beberapa waktu lalu.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenks) Aji Muhawarman menyebutkan SE tersebut akan diterbitkan oleh Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) provinsi, kabupaten, kota, rumah sakit, dan puskesmas di Indonesia.


Dia mengatakan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) seperti puskesmas, rumah sakit, dan lainnya diimbau agar terus melakukan pemantauan dan surveilans secara ketat dan berjenjang kepada dinkes kabupaten/dan kota, provinsi, serta kepada Dirjen P2P melalui Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) maupun laporan Surveilans Berbasis Kejadian/Event Based Surveillance (EBS) di aplikasi SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini & Respons).

Selengkapnya baca di sini

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024