Cek fakta, Andika Perkasa sebut tren Indeks Demokrasi Jateng memburuk
Rabu, 30 Oktober 2024 23:51 WIB
Jakarta (ANTARA/JACX)- Calon Gubernur (Cagub) Jawa Tengah nomor urut satu Andika Perkasa menyebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah menunjukan tren yang memburuk selama tiga tahun terakhir.
Hal itu berdasarkan dari 7 hingga 10 indikator yang menunjukan tren menurun. Kondisi itu juga terjadi pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) Jawa Tengah, yang menunjukan tren yang memburuk selama tiga tahun terakhir.
Pernyataan itu, ia sampaikan saat pemaparan visi-misinya Paslon nomor urut 1 pada debat pertama Pilkada Jawa tengah 2024 Rabu (30/10/2024).
Andika mengatakan bahwa memburuknya tren ID dan IPP di Jateng disebabkan oleh turunnya penilaian integritas KPK, turunnya Indeks Demokrasi, dan turunnya efisiensi perekonomian.
Berikut penyataan Cagub Andhika Perkasa tersebut:
“Hari ini indeks demokrasi jawa tengah menunjukan tren yang memburuk selama tiga tahun terakhir. Sebanyak 7 dari 10 indikator menunjukan tren yang menurun. Begitu juga dengan indeks pelayanan publik, tiga tahun terakhir kita melihat tren yang memburuk, yang mungkin disebabkan oleh turunnya penilaian integritas oleh KPK, turunnya indeks demokrasi, maupun turunnya efisiensi perekonomian Jawa Tengah,”
Namun, benarkah penyataan tersebut?
Penjelasan :
Berdasarkan penelusuran ANTARA, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir mengalami naik-turun.
Pada tahun 2022 IDI Jateng mengalami kenaikan dari angka 81,15 pada tahun 2021 menjadi 84,79 pada tahun 2022 atau masuk dalam Kategori Tinggi. Namun penurunan IDI Jateng terjadi di tahun 2023 yaitu dengan angka 80,87.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan salah satu ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah. Aspek penyusun IDI dengan metode baru yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi.
Sementara itu Indeks Pelayanan Publik (IPP) Jawa Tengah rata-ratanya sebesar 4,41 dan angka 3,99 ata-rata Indeks Pelayanan Publik (IPP) nasional.
Hasil Penilaian Integritas (SPI) 2023 yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemprov Jateng memperoleh Indeks Integritas tertinggi untuk kategori provinsi tipe besar, dengan skor 77,9. Dengan kata lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai memiliki risiko tindak korupsi yang cenderung rendah.