pentingnya penguatan pengamanan untuk menghadapi ancaman transnasional, seperti penyelundupan dan perdagangan ilegal, yang kerap terjadi di kawasan perbatasanJakarta (ANTARA) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) melaksanakan pertemuan koordinasi untuk membangun jejaring kerja sama dalam mendukung pengelolaan dan pengamanan kawasan perbatasan Indonesia.
“Maksud utama pertemuan di Mabes Polri (29/10) itu untuk memperkuat jaringan kerja sama BNPP dan Mabes Polri. Kami mengupayakan adanya MoU sebagai dasar kerja sama kedua instansi dalam menyusun program/kegiatan lima tahun ke depan,” kata Kepala Biro PK BNPP melalui Perencana Ahli Madya Willianto Siagian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Willianto Siagian menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk menyusun program-program jangka panjang dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan perbatasan.
Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, BNPP dan Mabes Polri akan menjadwalkan pertemuan formal guna membahas MoU dan menetapkan timeline program kerja sama.
“Kami perlu memastikan naskah kerjasama dan timeline program/kegiatan disusun secara komprehensif agar setiap tahap dapat dijalankan dengan tepat waktu. MoU ini nantinya akan menjadi panduan dalam pelaksanaan program-program selama lima tahun ke depan," katanya.
Baca juga: Mendagri ingin BNPP jadi garda depan bangun daerah perbatasan
BNPP dan Polri sepakat untuk memperkuat sinergi tugas dan fungsi kedua institusi, terutama dalam menjaga keamanan di kawasan perbatasan negara.
Salah satu fokus kerja sama adalah memastikan pengawasan yang lebih efektif melalui pelatihan serta operasi pengamanan bersama yang akan berkolaborasi dengan melibatkan personel TNI dan Polri.
“Kami fokus pada penguatan SDM di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan memberikan pelatihan kemampuan dan kapasitas terutama bagi frontliner di PLBN,” jelas Willianto.
Melalui pertemuan ini, BNPP berharap bahwa kerja sama dengan Mabes Polri akan memberikan dampak signifikan terhadap pengamanan wilayah perbatasan. Keberhasilan sinergi ini diharapkan dapat menguatkan keamanan negara dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
Pada pertemuan tersebut, hadir dari pihak Polri Kabag Jakum Biro Jakstra Stama Perencanaan dan Anggaran Polri, Kombes Pol Benny Iskandar, Karodalops Brigjen Pol Eko Nugrohadi, serta Karokerma KL Stamapos Polri Brigjen Pol Laksana.
Baca juga: Mendagri dorong BNPP kembangkan PLBN jadi sentra ekonomi baru
Brigjen Pol Eko Nugrohadi menyambut positif inisiatif BNPP dan menilai bahwa kerja sama ini sangat strategis, terutama di tengah meningkatnya potensi ancaman di wilayah perbatasan.
“Langkah awal yang kami lakukan adalah mendiskusikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai bersama dan mengidentifikasi area kolaborasi yang lebih luas. Kerja sama ini harus dapat disesuaikan dengan peran masing-masing institusi,” tambah Eko.
Menurut dia, upaya ini akan melibatkan diskusi-diskusi intensif untuk memastikan setiap institusi dapat menjalankan perannya secara optimal.
“Kami mengidentifikasi potensi sinergi melalui penyusunan dokumen kerja yang jelas, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ini akan mempermudah perumusan langkah teknis untuk mendukung keamanan di kawasan perbatasan,” ujarnya.
Selain itu, kedua pihak juga membahas beberapa area kolaborasi, yang mencakup penegakan hukum di perbatasan, operasi pengamanan pulau terluar, dan penanganan kejahatan terorisme yang melintas melalui perbatasan negara.
Baca juga: Mendagri minta BNPP perkuat koordinasi guna realisasikan program
Eko menekankan pentingnya penguatan pengamanan untuk menghadapi ancaman transnasional, seperti penyelundupan dan perdagangan ilegal, yang kerap terjadi di kawasan perbatasan.
“Dengan adanya pelatihan dan kerja sama operasi, kami berharap pengamanan perbatasan semakin efektif. Sinergi ini juga akan melibatkan Polda setempat dalam menjaga stabilitas wilayah,” ungkap Eko.
BNPP-Mabes Polri sepakat untuk secara paralel menyusun kerangka kerja sama yang sesuai dengan kebutuhan serta tugas dan fungsi masing-masing di perbatasan negara.
Setelah kerangka kerja disepakati, tahap berikutnya adalah menyusun naskah MoU yang akan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan program kerja sama. “Kami berharap dokumen kerja sama ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat, sehingga kerja sama yang kita bangun dapat segera diimplementasikan,” tuturnya.
Baca juga: BNPP: Pembangunan daerah perbatasan dilakukan kementerian dan lembaga
Kerja sama ini akan melibatkan beberapa kegiatan operasional dan program peningkatan kapasitas SDM di kawasan perbatasan. Program pelatihan yang dirancang akan difokuskan pada peningkatan keterampilan personel dalam mendeteksi ancaman dan mengelola situasi darurat di perbatasan.
Ia menambahkan peran personel TNI-Polri dalam operasi pengamanan wilayah perbatasan akan lebih diperkuat melalui kerja sama lintas instansi ini.
“Operasi pengamanan di pulau-pulau terluar yang memiliki populasi penduduk akan melibatkan patroli gabungan untuk memastikan keamanan masyarakat. Ini adalah langkah konkret untuk menjawab tantangan keamanan di kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” katanya.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
