"Dukungan dari seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk kemajuan perempuan dan anak Indonesia," kata Arifatul Choiri Fauzi, dalam keterangan, di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan Arifatul dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Kementerian PPPA dengan Komisi VIII DPR RI.
Baca juga: Menteri dan Wamen PPPA diyakini percepat selesaikan isu perempuan-anak
Menteri PPPA menyampaikan bahwa isu-isu aktual yang muncul saat ini terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara lain kekerasan terhadap perempuan yang menurun, namun angkanya masih menunjukkan adanya kasus kekerasan.
Menteri Arifatul menambahkan bahwa berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021 dan 2024 menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mencapai penurunan kekerasan terhadap perempuan yang merupakan target RPJMN 2020-2024.
Baca juga: Menteri PPPA diminta lanjutkan upaya selesaikan isu perempuan dan anak
Sementara berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki sebesar 49,83 persen, sedangkan prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan sebesar 51,78 persen.
"Saat ini, meskipun mengalami penurunan, terkait perkawinan anak, kita masih dihadapkan pada permintaan dispensasi kawin yang tinggi. Selain itu, praktik perkawinan anak banyak yang tidak tercatat atau perkawinan secara adat atau agama," katanya.
Baca juga: Menteri PPPA komitmen lanjutkan perjuangkan hak perempuan dan anak
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan rapat perdana ini merupakan ajang perkenalan anggota Komisi VIII DPR RI dengan struktural Kementerian PPPA yang saat ini dipimpin oleh Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi dan Wamen PPPA Veronica Tan.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
