Jakarta (ANTARA) -
Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto memaparkan sejumlah rencana kerja Kantor Staf Presiden (KSP) untuk tahun 2025 pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu.
 
Putranto menjelaskan pada tahun 2025 ada dua program yang akan dilakukan KSP untuk mendukung kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memimpin negara.
 
"Untuk tahun depan ada dua program yang masuk pagu alokasi anggaran, yakni penyelenggaraan layanan kepada presiden dan wapres, serta program dukungan manajemen," kata Putranto saat menjelaskan hal tersebut kepada anggota Komisi XIII DPR RI.
 
Ia mengatakan untuk tahun 2025, total pagu alokasi anggaran KSP sebanyak Rp108.234.689.000 yang akan terbagi dalam dua program tersebut guna menjalankan sejumlah kegiatan ke depan.
 
"Untuk program penyelenggaraan layanan nilainya sebanyak Rp10.201.478.000 dan kegiatannya berupa pengendalian program-program prioritas nasional, pengelolaan isu strategis, serta komunikasi politik," ujarnya.

Baca juga: Prabowo arahkan Kabinet Merah Putih satukan visi dan langsung aksi
 
Sedangkan untuk program dukungan manajemen, pagu alokasi anggaran yang disiapkan sebanyak Rp98.033.211.000 dengan kegiatan berupa penyelenggaraan dukungan untuk manajemen KSP.
 
Putranto menambahkan jumlah pagu anggaran untuk KSP pada tahun 2025 itu berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Negara pada 25 September 2024 terkait penyampaian pagu alokasi untuk bagian anggaran.
 
Ia juga menambahkan jumlah pagu anggaran itu sedikit di bawah anggaran tahun 2024 setelah adanya pergeseran anggaran sebanyak Rp120.955.820.000, dengan realisasi per 28 Oktober 2024 sebanyak Rp102.394.681.130 atau sudah terpakai 84,65 persen.

Menanggapi pemaparan dari Kepala Staf Kepresidenan tersebut, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa rapat kerja perdana ini tidak akan membahas panjang rencana kerja itu karena KSP juga sedang dalam proses penguatan internal.

"Karena KSP juga sedang dalam proses pengisian (loading) pejabat internal sebab saat ini yang datang cuma ada Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala Kesekretariatan. Jadi, tentu DPR belum bisa mendalami terkait rencana-rencana kerja yang sudah dipaparkan," ujarnya.

Baca juga: Kantor staf presiden: Prabowo-Gibran beri perhatian ke Indonesia Timur

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024