Dalam 100 hari ini kami berharap sudah bisa menyelesaikan kesepakatan adanya data tunggal yang menjadi referensi bagi semua kementerian dan lembaga
Jakarta (ANTARA) -
Kementerian Sosial (Kemensos) berkolaborasi bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membentuk data terpadu tunggal guna mempercepat pengentasan kemiskinan.
 
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Mensos Gus Ipul) di Gedung Kemensos Cawang Kencana Jakarta Timur Rabu mengatakan, kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan percepatan dan efektivitas dalam penanganan kemiskinan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
 
“Jadi kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden yang ingin menangani masalah-masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial secara umum dengan satu koordinasi sekaligus mengintegrasikan seluruh program-program terkait agar lebih efektif,” kata Gus Ipul.
 
Mensos menjelaskan, pihaknya memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial. DTKS memiliki keunggulan dalam pemutakhiran data yang dilakukan 24 jam, di mana masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam mengusulkan atau menyanggah data melalui aplikasi cekbansos.kemensos.go.id.
 
Sementara itu, lanjutnya, Bappenas memiliki data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang telah menyurvei lebih dari 250 juta jiwa pada tahun 2022.
 
Oleh karena itu, Gus Ipul menilai integrasi kedua data tersebut di bawah BP Taskin dapat meningkatkan keefektifan program-program kesejahteraan sosial secara umum, sehingga manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat.

“Dalam 100 hari ini kami berharap sudah bisa menyelesaikan kesepakatan adanya data tunggal yang menjadi referensi bagi semua kementerian dan lembaga,” katanya.
 
Pada kesempatan yang sama, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan, pihaknya juga akan terus melakukan koordinasi dan konsolidasi data dengan setiap kementerian maupun lembaga terkait yang menangani masalah kesejahteraan sosial masyarakat.
 
“Jadi memang butuh dimuktahirkan semua data yang ada dengan mempertemukan antara misalnya DTKS Kemensos dengan Regsosek Bappenas, serta kementerian dan lembaga lainnya sehingga data angka kemiskinan dapat dipantau dan diperbaharui secara real-time guna mempercepat pengentasan kemiskinan,” kata Budiman.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024