MKRI tolak kekerasan saat dan pascapilpres

Karena itu semua pihak, Pemerintah, KPU dan Bawaslu serta dua kubu Capres, bahwa pilpres ini adalah hajatan rakyat dan demi kedaulatan rakyat, bukan milik para elit politik dan tim sukses, sehingga perhelatan demokrasi ini harus berlangsung sukses."

Pekanbaru (ANTARA News) - Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), Ratna Sarumpaet mengatakan, lembaga ini menolak upaya-upaya memecah-belah bangsa berupa tindakan-tindakan kekerasan fisik serta kekerasan dalam bentuk intimidasi atau ancaman.

"Karena itu semua pihak, Pemerintah, KPU dan Bawaslu serta dua kubu Capres, bahwa pilpres ini adalah hajatan rakyat dan demi kedaulatan rakyat, bukan milik para elit politik dan tim sukses, sehingga perhelatan demokrasi ini harus berlangsung sukses," kata Ratna dalam surat elektroniknya diterima Antara Riau, Selasa.

Ia mengatakan itu terkait sistem demokrasi liberal Pemilu (Presiden) 2014 adalah buah dari Amandemen UUD 1945 yang telah mengabaikan perspektif Pancasila dalam UU Pemilu sebagai proses reformasi politik.

Menurut dia, hal itu yang telah mengakibatkan "menang dan berkuasa" sebagai satu-satunya tujuan Pilpres dan mengakibatkan para tim sukses dalam kampanye-kampanyenya rela melakukan apa pun untuk tampak sebagai yang paling hebat, paling kuat, paling suci dan paling pantas.

Kondisi demikian, katanya, berakibat Indonesia seolah terbelah, mengakibatkan masa tenang masih terus diusik oleh selebaran pesan yang beredar di media sosial, BBM dan SMS.

"Sebuah selebaran Negatif di BBM dan SMS yang diduga disebar salah satu kubu capres beredar sejak dini hari Selasa (7/7/2014). Selebaran itu mengajak pendukungnya menolak kalah dan mengajak perang," ujarnya.

Dia mengatakan, MKRI tidak sedang mempermasalahkan dari kubu mana selebaran berasal tetapi kami meminta agar upaya memecah belah bangsa dengan hasutan-hatusan yang menanamkan permusuhan dan kebecian secara provokatif seperti selebaran itu, dihentikan.

Karena ujung dari pilpres adalah menang atau kalah, maka kami, MKRI, meminta kedua capres, agar pascapilpres, mengumumkan secara terbuka pada rakyat Indonesia kesiapannya menerima kekalahan.

"Kami MKRI, meminta agar KPU, Bawaslu dan Keamanan menjamin jurdil dari seluruh proses pilpres," katanya. (F011/F003)