“Peran partai politik saya pikir sangat penting untuk memperkuat demokrasi dan menjaga reformasi di Indonesia,” ujar Kepala Pusat Riset Politik BRIN Athiqah Nur Alami ketika membuka acara peluncuran Indeks Pelembagaan Partai Politik di Jakarta, Rabu.
Akan tetapi, sebutnya terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi oleh berbagai partai politik, seperti menguatnya kartel politik atau elitisme, oligarki, serta dinasti politik.
Persoalan-persoalan tersebut, lanjut Athiqah, terlihat sudah menjangkiti sebagian besar partai politik di Indonesia.
Akibatnya, partai politik tidak independen sepenuhnya, baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal pendanaan.
“Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama akan memperbaiki itu,” ucap dia.
Selain permasalahan independensi partai politik, Athiqah juga menyoroti ketiadaan karakter ideologis partai politik yang kuat.
Athiqah menilai bahwa ideologi partai politik di Indonesia cenderung mudah bergeser tergantung kepentingan mereka.
“Hal yang tidak kalah penting adalah belum berjalannya proses demokrasi internal di partai politik,” kata dia.
Tidak berjalannya proses demokrasi internal di partai politik merupakan paradoks apabila disandingkan dengan tugas partai politik sebagai tonggak demokrasi di Indonesia, tutur Athiqah.
Menurut dia, penting bagi BRIN untuk membedah proses demokrasi internal partai politik dalam mengukur indikator pelembagaan. Athiqah mengatakan bahwa pengukuran tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana partai politik sudah melembaga.
“Tidak hanya dalam upaya menciptakan partai politik yang modern, tetapi juga bagaimana partai politik berkontribusi dan bisa memainkan perannya dalam memperkuat demokrasi di Indonesia,” kata Athiqah.
BRIN meluncurkan Indeks Pelembagaan Partai Politik. Indeks tersebut merupakan alat ukur ilmiah yang digunakan untuk mengukur seberapa terlembaga partai politik berdasarkan dimensi derajat kesisteman, dimensi infusi nilai, dan dimensi kemandirian partai.
Baca juga: BRIN luncurkan Indeks Pelembagaan Parpol untuk jadi parameter ilmiah
Baca juga: Peneliti BRIN sebut hukum nasional harus berlandaskan hukum adat
Baca juga: BRIN dorong penguatan diplomasi saintifik RI di mata global
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
