Mengapa ini menjadi penting?, karena masyarakat yang awam rawan dimanfaatkan oleh golongan yang ekstremJakarta (ANTARA) - Kementerian Agama (Kemenag) RI menyebut konsep "Beragama Maslahat" yang dikemukakan sebagai penerus dari program moderasi beragama mampu menghindari masyarakat dari pengaruh ekstremisme dan radikalisme dalam beragama.
Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Setjen Kemenag RI Adib Abdushomad dalam diskusi di Jakarta, Rabu mengatakan konsep ini merupakan upaya dar’ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih, (menghindari sesuatu yang memiliki sifat negatif lebih utama dibandingkan melakukan hal positif namun kebaikannya tidak lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan), yang dilakukan oleh Pemerintah RI untuk menjamin kebebasan beragama.
Baca juga: BRIN nilai konsep moderasi beragama mampu meredam konflik agama RI
"Mengapa ini menjadi penting?, karena masyarakat yang awam rawan dimanfaatkan oleh golongan yang ekstrem," katanya.
Adib mengatakan konsep Beragama Maslahat juga merupakan upaya dalam mencerdaskan umat beragama di Indonesia, untuk menjadi umat yang wasatiah atau moderat, dan mendahulukan maslahat umum dibandingkan dengan golongan tertentu.
"Konsep ini mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kemaslahatan umum, keadilan, keberimbangan, ketaatan pada konstitusi dan kearifan lokal," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Amin Abdullah mengatakan konsep Beragama Maslahat menjamin Pancasila sebagai wadah yang sama bagi penganut agama-agama di Indonesia.
Baca juga: Wamenag perkuat toleransi dan moderasi beragama
"Tidak ada religious supremacy (klaim superioritas dalam beragama) dalam negara-bangsa. Agama berperan besar dalam publik, tapi waspada terhadap bahaya penyalahgunaannya seperti pada politik identitas dan populisme," ungkapnya.
Di samping itu, Amin menyebut klaim superioritas dalam beragama juga menyulitkan jalan dalam meraih kompromi dan akomodasi, terlebih kerja sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Diketahui, konsep Beragama Maslahat menjadi salah satu agenda yang ditekankan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Konsep ini juga sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Baca juga: Imam Besar Masjid Nabawi tekankan sikap moderasi dalam beragama
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
