Menteri KPK/BKKBN minta daerah perkuat percepatan penurunan stunting

Menteri KPK/BKKBN mengunjungi rumah keluarga yang berisiko stunting, khususnya kepada ibu hamil

Lebak (ANTARA) -

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Wihaji meminta daerah memperkuat percepatan penurunan stunting atau kekerdilan yang dialami anak - anak bawah lima tahun (balita) akibat gagal tumbuh.

"Kita berharap angka stunting dapat ditekan secara signifikan untuk mendukung generasi masa depan Indonesia yang lebih sehat dan produktif," kata Wihaji saat kunjungan kerja ke Desa Pasar Keong Kabupaten Lebak, Banten, Rabu

Pemerintah komitmen untuk mengatasi prevalensi stunting melalui sinergi lintas sektor dengan fokus pada peningkatan kesehatan ibu dan anak serta peran strategis masyarakat setempat.

Dengan demikian, pihaknya melakukan kegiatan kunjungan untuk memastikan bahwa program Bangga Kencana dan program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) berjalan efektif di tingkat daerah.

Baca juga: Menteri KPK/BKKBN roadshow percepatan stunting di Lebak

Dalam kunjungan itu, Wihaji di antaranya melakukan peninjauan lokasi bedah rumah dan keluarga yang memiliki balita usia dua tahun (baduta).

Selain itu, juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan bedah rumah untuk keluarga risiko stunting (KRS).

Selanjutnya, Menteri KPK/BKKBN mengunjungi rumah keluarga yang berisiko stunting, khususnya kepada ibu hamil.

Program ini , kata dia, diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal keluarga, yang turut berperan dalam mengurangi risiko stunting melalui perbaikan sanitasi, kesehatan, dan kelayakan tempat tinggal.

Menteri KPK/BKKBN, juga meninjau program Bangga Kencana dan program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di sejumlah program utama, seperti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan posyandu sebagai garda terdepan pemantauan kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Kegiatan ini juga meliputi layanan keluarga berencana (KB) dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti implan dan IUD, penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin (CATIN), serta pemberdayaan ekonomi melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Melalui edukasi dapur sehat atasi stunting (DASHAT) dan konseling kesehatan reproduksi, ibu hamil dan keluarga baduta dibekali pemahaman tentang gizi dan kesehatan untuk pencegahan stunting.

Baca juga: Dokter jelaskan dampak stunting pada anak

Untuk mengapresiasi dukungan dalam upaya penurunan stunting, Menteri menyerahkan piagam penghargaan kepada Kabupaten/Kota dan fasilitas kesehatan yang aktif berperan dalam pelayanan KB terintegrasi di Provinsi Banten, serta mitra kerja yang mendukung program ini di lingkungan perusahaan.

Selain itu, Menteri KPK/BKKBN juga memberikan bantuan sembako secara simbolis kepada 100 keluarga berisiko stunting dan melantik bapak asuh dan bunda asuh anak Stunting (BAAS) sebagai bentuk apresiasi kepada individu dan organisasi yang terlibat.

Menteri KPK/BKKBN temu wicara dengan stakeholder (pemangku jabatan) dan masyarakat didampingi oleh Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar dan Pj Bupati Lebak Gunawan Rusminto sambil berdiskusi dengan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Dalam temu wicara untuk mendengarkan aspirasi, tantangan, dan memberikan arahan untuk percepatan penurunan stunting.

Baca juga: Praktisi ingatkan pemberian MPASI bagian dari pencegahan stunting

Temu wicara ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kunjungan Program "Genre Goes to Pesantren" melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan, Menteri mengunjungi pesantren dalam program "Genre Goes to Pesantren" yang berfokus pada edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga bagi santri.

Diharapkan, santri dapat menjadi penggerak dalam pencegahan stunting dan peningkatan kualitas keluarga di masa depan," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia tahun 2023 tercatat 21,5 persen dan hanya turun 0,1 persen dari tahun sebelumnya 21,6 persen.