Ini asumsi dasar makro RAPBN 2015

Arah defisit anggaran tahun 2015 adalah untuk memperkuat stimulus fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan...

Jakarta (ANTARA News) - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyampaikan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN tahun anggaran 2015 dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.

"Kami menyampaikan pokok pembahasan rencana kerja pemerintah 2015 dan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2015," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Yasonna H Laoly dalam pembacaan laporan di rapat paripurna.

Yasonna mengatakan rencana kerja pemerintah dan prioritas anggaran 2015 merupakan tahun pertama dari RPJMN 2015-2019 yang proses penyusunannya menunggu visi dan misi presiden terpilih.

Tema rencana kerja pemerintah 2015 adalah melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, yang meliputi beberapa bidang pembangunan.

Sementara, arah kebijakan fiskal tahun depan yang diusulkan oleh pemerintah adalah penguatan kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

"Strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pemerataan hasil pembangunan nasional," kata Yasonna.

Dalam kesempatan itu, Yasonna memaparkan asumsi dasar makro dalam RAPBN 2015, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,5 persen-6,0 persen, inflasi 3,5 persen-5,0 persen dan nilai tukar Rp11.500-Rp12.100 per dolar AS.

Selain itu, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,0 persen-6,5 persen, harga ICP minyak 830 ribu-900 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi sebesar 1.200 ribu-1.260 ribu barel per hari.

Yasonna menambahkan, defisit anggaran pada RAPBN 2015 ditetapkan sebesar 1,7 persen-2,5 persen terhadap PDB, atau tidak mengalami perubahan dari usulan awal pemerintah.

"Arah defisit anggaran tahun 2015 adalah untuk memperkuat stimulus fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal," katanya.
(S034)