Beijing (ANTARA News) - Pemerintah Cina pada Kamis mengeluarkan pernyataan bahwa sejumlah sanksi terhadap Korea Utara (Korut) atas tindakannya melakukan pengujian peluru kendali berhulu nuklir hendaknya tidak bertujuan sebagai hukuman, tetapi mendorong penyelesaian damai terhadap krisis yang terjadi. Pernyataan terbaru dari Beijing itu dibuat China bertikai dengan pihak Washington DC (Amerika Serikat/AS) dan Jepang menyangkut sejumlah sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang mungkin mendukung hukuman terhadap Korut atas pengujian nuklirnya, demikian laporan Kantor Berita Jepang (Kyodo). Duta Besar Cina untuk PBB, Wang Guangya, mengatakan bahwa Korut telah menghadapi sejumlah "tindakan hukuman". Menanggapi komentar Wang, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Cina, Liu Jianchen, mengatakan bahwa ada perbedaan pengertian tentang kata hukuman. "Orang dapat mengatakan hukumana bukan tujuan," katanya pada satu jumpa pers, dan menambahkan bahwa setiap sanksi adalah untuk mendorong Korut kembali ke perundingan. Selain itu, ia menegaskan, "Kita juga berpendapat adalah perlu bahwa masyarakat internasional perlu menunjukkan bahwa mereka tidak dapat menyetujui DPRK melaksanakan sebuah pengujian nuklir." Ia pun mengemukakan, ada acuan dari nama resmi Korut, yakni Republik Demokratik Rakyat Korea. Namun, ia menolak mengomentari secara khusus tentang apa isi yang diinginkan Cina dalam sebuah resolusi PBB. "Setiap keputusan, resolusi harus mendukung penyelesaian masalah itu secara damai," kata Liu. Cina mengecam ujicoba nuklir Korut sebagai pelanggaran yang kurang ajar kepercayaan, yang memicu pertikaian dengan tetangganya itu yang merupakan sekutu komunis lamanya. Hanya saja, para diplomat Cina mengatakan bahwa mereka masih mengharapkan dimulainya kembali perundingan enam negara yang bertujuan untuk menghentikan program senjata nuklir Korea, dan menolak sebuah rancangan resolusi yang diajukan Washington DC. Rancangan resolusi AS, yang didukung Jepang itu menyerukan embargo senjata, larangan pengalihan atau pembangunan senjata pemusnah massal, dan menghentikan ekspor barang-barang mewah ke Korut. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006