Penguatan pertahanan siber-koordinasi lembaga mampu jaga stabilitas

Keamanan siber bukan lagi isu pilihan, tetapi kebutuhan mendesak. Serangan siber tidak hanya mengancam infrastruktur digital, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintahan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi mengatakan penguatan pertahanan siber dan koordinasi antar-lembaga mampu menjaga stabilitas di tengah tantangan keamanan yang kian kompleks.

Ia optimistis Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang baru, Budi Gunawan, mampu mengorkestrasi sejumlah permasalahan tersebut, mengingat rekam jejaknya di Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).

"DPR menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini, terutama mengingat serangan siber yang semakin mengancam keamanan data pemerintah dan masyarakat," kata Okta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, prioritas pemerintah pada keamanan siber dalam menghadapi tantangan di era digital sudah tepat.

Hal ini seiring kemajuan teknologi, risiko serangan siber meningkat dan dapat berdampak luas, baik terhadap sistem pemerintahan maupun sektor bisnis.

"Keamanan siber bukan lagi isu pilihan, tetapi kebutuhan mendesak. Serangan siber tidak hanya mengancam infrastruktur digital, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintahan," ujarnya.

Okta menilai Menko Polkam Budi Gunawan telah menyatakan bahwa sinergi lintas kementerian dalam menangani isu keamanan siber menjadi langkah penting.

Dalam praktiknya, sambung dia, Kemenko Polkam mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi kerentanan siber dan menyiapkan respons terkoordinasi terhadap potensi serangan.

"Upaya ini diharapkan bisa menutup celah keamanan yang kerap terjadi akibat kurangnya koordinasi di antara lembaga yang menangani aspek keamanan digital," jelas Okta.

Isu lain yang menjadi sorotan Kemenko Polkam adalah pemberantasan judi online (daring. red), yang berdampak signifikan terhadap masyarakat. Dirinya mengatakan judi online bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi.

"Judi online sering kali menjerat masyarakat kelas bawah yang terdesak secara ekonomi. Banyak yang terjebak dalam lingkaran utang, terutama yang mengandalkan pinjaman daring untuk membiayai perjudian mereka," ungkapnya.

Pemerintah melalui Kemenko Polkam berkomitmen untuk berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum guna menindak praktik judi online yang telah meresahkan masyarakat.

Langkah ini mendapat dukungan luas, terutama karena judi online telah merambah ke berbagai kalangan dan membawa efek buruk bagi perekonomian rumah tangga.

Okta mendorong pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan judi online melalui program edukasi literasi digital, sehingga masyarakat lebih waspada terhadap dampak negatif perjudian.

"Selain fokus pada keamanan siber dan pemberantasan judi online, Kemenko Polkam berupaya menyelaraskan kebijakannya dengan visi Astacita Prabowo-Gibran. Upaya ini, menunjukkan bahwa Budi Gunawan memahami betul bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan kunci utama untuk mendukung agenda pembangunan nasional," tutur Okta.

"Dalam era pemerintahan yang baru ini, memastikan stabilitas dan keamanan adalah fondasi bagi segala bentuk pembangunan lainnya. Kemenko Polkam berperan sebagai penjaga stabilitas itu," lanjutnya.

Dia berharap sinergi kebijakan antara Kemenko Polkam dan kementerian lainnya diharapkan mampu menghadirkan ketertiban yang kondusif bagi investasi dan pembangunan ekonomi.

"Dengan menjaga stabilitas politik dan ketertiban sosial, pemerintah dapat menarik lebih banyak investor, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sesuai target nasional," pungkas dia.