Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Belanda dan Uni Eropa menyediakan dana hibah masing-masing sebesar lima juta Ero dan 9,3 juta Ero (total 14,3 juta Ero) untuk memodernisasi pengelolaan keuangan publik dan administrasi pendapatan Departemen Keuangan. "UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengharuskan pemerintah memperbaiki manajemen keuangan negara dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menandatangani perjanjian tentang dana perwalian multi donor untuk modernisasi pengelolaan keuangan publik dan administrasi pendapatan di Jakarta, Kamis. Pemerintah Belanda dan Uni Eropa telah menyediakan masing-masing sebesar lima juta Euro dan 9,3 juta Euro untuk menetapkan Dana Perwalian Multi Donor Pengelolaan Keuangan Publik atau Public Financial Management Multi-Donor Trust Fund (PFM) di Bank Dunia. Hadir dalam penandatanganan perjanjian itu Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda, Agnes van Ardenne-van der Hoeven, Duta Besar Uni Eropa Jean Breteche, dan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Andrew Steer. Menkeu menjelaskan, Public Financial Managemen Multi-Donor Trust Fund sebesar 14,3 juta Ero atau sekitar 18 juta dolar AS dengan jangka waktu enam tahun itu ditujukan untuk mendukung agenda reformasi pengelolaan keuangan publik pemerintah. Dana tersebut akan melengkapi proyek pengelolaan keuangan dan administrasi pendapatan pemerintah atau Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP) sebesar 60 juta dolar AS yang didanai oleh Bank Dunia dan disetujui pada Desember 2004. Program tersebut akan mendukung persiapan dan pelaksanaan anggaran, modernisasi dan reformasi administrasi pendapatan (termasuk pajak, cukai, dan non pajak), modernisasi dan reformasi pengelolaan aset, pengawasan legislatif, reformasi pengadaan dan audit, pengembangan kapasitas kebijakan dan pengelolaan SDM. "Program ini merupakan inti dari upaya pemerintah untuk mereformasi pengelolaan keuangannya, untuk memberantas korupsi dan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini patut didukung sepenuhnya oleh kami," kata Agnes van Ardenne-van der Hoeven. Program PFM akan menyediakan dukungan tambahan terhadap GFMRAP melalui bantuan teknis dengan penekanan terhadap kepemilikan pemerintah, keterlibatan kebijakan dan koordinasi donor. Program tersebut akan memberikan perhatian khusus terhadap reformasi pajak dan cukai. Dana Perwalian PFM akan dikelola oleh Bank Dunia atas permintaan pemerintah Indonesia.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
