Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro selepas menandatangani dokumen kerja sama itu bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, menjelaskan ruang lingkup MoU mencakup kerja sama bidang pendidikan, pelatihan, penyuluhan HAM, pengkajian dan penelitian HAM, serta pertukaran data terbatas terkait pengaduan masyarakat.
“Ini pertama kalinya Komnas HAM dan TNI memiliki nota kesepahaman, dan tentu saja nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang dirumuskan dalam perjanjian kerja sama atau rencana kegiatan yang lebih rinci apakah itu pelatihan, pengkajian, termasuk koordinasi mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam masyarakat,” kata Ketua Komnas HAM menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas upacara penandatanganan MoU.
Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI menjelaskan TNI sejak lama berkomitmen memajukan dan melindungi HAM sehingga adanya MoU itu bakal memperkuat upaya TNI yang telah berjalan.
“TNI sudah ada kurikulum tentang HAM bagi prajurit yang baru memasuki TNI seperti jenjang tamtama, bintara, perwira akademi, dan perwira karier itu dalam kurikulum pendidikannya, kemudian juga bagi prajurit yang akan melakukan tugas operasi diberikan penyuluhan HAM oleh Babinkum atau personel HAM,” kata Panglima TNI.
Dia menegaskan TNI terus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“(MoU) ini untuk memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia dan juga kementerian/lembaga terkait bahwa TNI dan Komnas HAM adalah sama-sama lembaga negara yang menjalankan mandat konstitusi dan undang-undang,” kata Ketua Komnas HAM.
Dalam acara penandatanganan MoU itu, Panglima TNI didampingi oleh jajaran pejabat utama di Mabes TNI, yaitu Inspektur Jenderal TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo, Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Mayjen TNI Gabriel Lema, dan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto.
Baca juga: TNI: Aksi OPM kepada Danramil Aradide adalah pelanggaran HAM berat
Baca juga: Komnas HAM dorong pemerintah revisi RUU TNI dan Polri sesuai prosedur
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
