Kepala PSP UGM: Tiga persiapan untuk wujudkan astacita misi pertama

Penguatan HAM juga hampir sama dengan memperdalam pendidikan terkait dengan Pancasila.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Wahyudi mengatakan bahwa ada tiga persiapan untuk mewujudkan misi pertama dalam astacita atau delapan misi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Doctor of Philosophy (Ph.D.) itu, misi pertama astacita adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan penguatan hak asasi (HAM) harus memiliki persiapan yang matang untuk mewujudkannya, salah satunya dengan memperdalam dunia pendidikan.

"Pertama adalah penelitian dan pendidikan tentang Pancasila dalam arti luas harus terus diupayakan untuk melayani demokrasi dan demokratisasi, bukan untuk melayani otoritarianisme dan feodalisme," kata Agus kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Agus berpendapat bahwa penelitian dan pendidikan yang masif itu penting guna menyebarluaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara utuh sehingga pemahaman masyarakat Indonesia di seluruh pelosok wilayah bisa merata.

Persiapan kedua, lanjut dia, adalah penguatan pemahaman tentang demokrasi harus diartikan secara mengakar demi perwujudan kedaulatan rakyat yang lebih sungguh-sungguh (genuine), serta secara substantif sehingga tidak hanya diukur dari rutinitas pelaksanaan pemilu atau pilkada.

Kepala PSP UGM ini mengatakan bahwa rutinitas itu juga merupakan cerminan dari demokrasi secara representatif yang harus terus ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.

Namun, kata dia, demokrasi substantif akan menuntut perhatian yang lebih saksama dan kesadaran Pemerintah untuk melakukan investasi bagi penguatan demokrasi permusyawaratan (deliberative democracy), demokrasi politik yang akan selalu dinamis atau hidup, serta mungkin akan selalu siap dengan konflik yang tentu tidak selalu harmoni (agonistic democracy).

"Penguatan HAM juga hampir sama dengan memperdalam pendidikan terkait dengan Pancasila," ujarnya.

Agus menambahkan bahwa Indonesia cukup beruntung memiliki pengalaman reformasi di akhir tahun 1990.

Ia memandang perlu memperkuatnya melalui semua jenjang pendidikan formal dan informal serta semua kebijakan dan keputusan pemerintah harus berbasis atau menggunakan pengarusutamaan HAM dalam proses perjalanannya.

Untuk memajukan bangsa dan negara ke depan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Kepala PSP UGM: Astacita jadi makna simbolik bagi masyarakat
Baca juga: Pengamat: Alokasi Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM sesuai Astacita

Adapun astacita atau delapan misi untuk mencapai visi tersebut, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.