Legislator : swasembada pangan tidak bisa andalkan petani

Namun Indonesia harus tetap memiliki semangat untuk mempertahankan dan mencapai target swasembada pangan di masa datang, mengingat potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia memungkinkan untuk itu,"

Banjarmasin (ANTARA News) - Anggota Komisi IV DPR-RI Habib Nabiel Almusawa berpendapat, swasembada pangan bagi Indonesia ke depan, kemungkinan tidak bisa lagi mengandalkan petani.

Pendapat legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan itu dalam keterangan pers kepada wartawan di Banjarmasin, Sabtu, berkaitan hasil Sensus Pertanian 2003 dibandingkan dengan Survai Pertanian 2013.

"Namun Indonesia harus tetap memiliki semangat untuk mempertahankan dan mencapai target swasembada pangan di masa datang, mengingat potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia memungkinkan untuk itu," sarannya.

"Tetapi untuk mencapai target swasembada pangan pada masa datang, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan petani," ucapnya menanggapi laporan berkurangnya rumah tangga petani tanaman pangan karena sektor itu dipandang kurang ekonomis.

Ia mengungkapkan, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2003 yang dibandingkan dengan Survai Pertanian 2013 disimpulkan terjadi penurunan rumah tangga petani tanaman pangan.

Berdasarkan hasil survei 2013, ungkapnya, jumlah petani padi turun dari 14,2 juta menjadi 14,1 juta rumah tangga. Petani kedelai turun dari satu juta menjadi 700 ribu rumah tangga, petani jagung turun dari 6,4 juta menjadi 5,1 juta rumah tangga.

"Mereka-mereka itu beralih menjadi petani tanaman perkebunan atau bekerja di sektor informal di perkotaan," ujarnya mengutip laporan BPS.

"Tidak ada yang bisa mencegah kalau mereka memutuskan untuk beralih ke profesi lain yang lebih menjanjikan dan itu bukan salah mereka," ujarnya.

Oleh karenanya, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, petani yang masih ada, perlu dipertahankan karena mereka adalah tulang punggung swasembada pangan.

"Kepada mereka (petani yang masih ada) perlu diberi insentif yang memadai berupa tambahan lahan yang cukup dan jaminan harga dari hasil produksi pertanian yang menguntungkan," sarannya.

Meski demikian, lanjutnya, tetap saja terbuka kemungkinan mereka beralih profesi seperti terjadi dalam sepuluh tahun terakhir. Karena itu selain petani sebagai tulang punggung, pencapaian swasembada perlu juga diperkuat oleh BUMN yang konsen pada produksi pangan.

"Produksi pangan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini penting sebagai buffer (penyangga) untuk menutupi kekurangan produksi petani karena berbagai faktor," tambahnya.

"Ke depan swasembada pangan harus diputuskan lintas kementerian dan lembaga, terarah, terukur dan terkoordinasi, tidak bisa mengandalkan satu kementerian saja." ucap Habib Nabiel.

(T.KR-SHN/F003)