... kurang pas... "Surabaya (ANTARA News) - Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Hotman Siahaan, menyatakan, Indonesia negara maritim dengan model pemerintahan agraris.
"Indonesia ini kan negara maritim, tetapi model pemerintahan yang diterapkan adalah agraris dan kurang pas," katanya, di Surabaya, Sabtu.
Dia nyatakan itu saat mata kuliah umum dalam seminar "Pendalaman Visi Misi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa" yang bertajuk "Peran Negara Dalam Menjembatani Perekonomian Indonesia".
Ia mengatakan, pemerintahan saat ini memang cenderung lebih kearah pencintraan dan hal tersebut tidak digambarkan dalam undang-undang dasar.
"Merujuk pada pemerintahan maritim itu digambarkan jika seorang nahkoda tidak boleh meninggalkan kapal jika seluruh penumpangnya belum selamat saat meninggalkan kapal," katanya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut berbeda dengan pemerintahan agraris yang menjung tinggi tahta pemerintahan seorang raja.
"Artinya, raja harus selamat paling akhir, sementara rakyatnya harus berjuang untuk menyelamatkan raja," katanya.
Ia juga mengatakan, jika ingin meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi jangan hanya berkaca pada pertumbuhan ekonomi saja.
"Tetapi juga harus melihat pertumbuhan keadialan sosial supaya masyarakat itu bisa sejahtera secara menyeluruh," katanya.
Menurutnya, saat ini pemerintah masih terjebak ke dalam kebijakan ekonomi paliatif dimana kebijakan tersebut hanya bersifat mengurangi penderitaan ekonomi masyarakat tanpa mengobati penderitaan itu sendiri.
"Jika hal ini diteruskan, maka orang akan merasa jenuh dan komunikasi akhirnya menjadi alat kebohongan. Seperti pada saat kampanye, seolah-olah orang akan merasa hebat," katanya.
Sementara itu, Tim Ahli Prabowo-Hatta, Zainudin Maliki, mengatakan, saat ini masalahnya bukan bisa atau tidak bisa pemerintahan itu untuk berubah.
"Seperti kontrak kerja dengan luar negeri, kami yakin dengan pendekatan yang bagus maka segalanya tidak ada yang mustahil untuk melakukan evaluasi atas kontrak tersebut," katanya.
Ia mengatakan, seharusnya memang ada lembaga khusus yang membuat aturan terkait dengan rencana pembangunan negara ini.
"Dan setiap calon yang akan maju menjadi calon presiden harus patuh terhadap rencana pembangunan tersebut untuk memajukan perekonomian negeri ini. Dan lembaga khusus itu MPR," katanya.
Ia mengatakan, pemerintahan saat ini memang cenderung lebih kearah pencintraan dan hal tersebut tidak digambarkan dalam undang-undang dasar.
"Merujuk pada pemerintahan maritim itu digambarkan jika seorang nahkoda tidak boleh meninggalkan kapal jika seluruh penumpangnya belum selamat saat meninggalkan kapal," katanya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut berbeda dengan pemerintahan agraris yang menjung tinggi tahta pemerintahan seorang raja.
"Artinya, raja harus selamat paling akhir, sementara rakyatnya harus berjuang untuk menyelamatkan raja," katanya.
Ia juga mengatakan, jika ingin meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi jangan hanya berkaca pada pertumbuhan ekonomi saja.
"Tetapi juga harus melihat pertumbuhan keadialan sosial supaya masyarakat itu bisa sejahtera secara menyeluruh," katanya.
Menurutnya, saat ini pemerintah masih terjebak ke dalam kebijakan ekonomi paliatif dimana kebijakan tersebut hanya bersifat mengurangi penderitaan ekonomi masyarakat tanpa mengobati penderitaan itu sendiri.
"Jika hal ini diteruskan, maka orang akan merasa jenuh dan komunikasi akhirnya menjadi alat kebohongan. Seperti pada saat kampanye, seolah-olah orang akan merasa hebat," katanya.
Sementara itu, Tim Ahli Prabowo-Hatta, Zainudin Maliki, mengatakan, saat ini masalahnya bukan bisa atau tidak bisa pemerintahan itu untuk berubah.
"Seperti kontrak kerja dengan luar negeri, kami yakin dengan pendekatan yang bagus maka segalanya tidak ada yang mustahil untuk melakukan evaluasi atas kontrak tersebut," katanya.
Ia mengatakan, seharusnya memang ada lembaga khusus yang membuat aturan terkait dengan rencana pembangunan negara ini.
"Dan setiap calon yang akan maju menjadi calon presiden harus patuh terhadap rencana pembangunan tersebut untuk memajukan perekonomian negeri ini. Dan lembaga khusus itu MPR," katanya.
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014
