Jakarta (ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) membuka diri terhadap pengadaan kapal dari mancanegara, termasuk Amerika Serikat (AS). Saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu malam, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Slamet Soebijanto membenarkannya, namun AS terlebih dahulu harus konsisten menindaklanjuti kebijakan pencabutan embargo militer atas Indonesia. "Saat ini, untuk mengamankan wilayah RI yang begitu luas kami membutuhkan banyak kapal. Karena itu, jika AS mau membantu pengadaan kapal bagi TNI AL dengan fasilitas dan keringanan harga yang kompetitif, tentunya kami sambut dengan baik," katanya. Ditemui usai buka puasa bersama di Markas Brigif II Marinir, Slamet mengatakan, meski tidak banyak alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI AL yang berasal dari AS dan negara Barat lainnya, namun kebijakan pencabutan embargo militer oleh AS terhadap Indonesia akan memudahkan TNI memenuhi kebutuhannya dalam mengembangkan Alutsistanya. "Bukan berarti kita tergantung kembali pada AS, tetapi itu bisa jadi alternatif. Kita terbuka dengan negara mana saja, termasuk dengan AS," katanya. Kebijakan dasar Program Pengembangan Kekuatan TNI AL hingga 2013 terdiri atas satuan pemukul sebanyak 30 kapal, satuan patroli 74 kapal, dan satuan bantu (supporting force) sebanyak 49 kapal. Sedangkan postur TNI AL 2005 hingga 2024 sebagai kelanjutan cetak biru 2013 terdiri atas satuan pemukul 89 kapal, satuan patroli 44 kapal dan satuan bantu 75 kapal. Kebijakan program pengembangan kekuatan dan postur TNI AL itu, khususnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pertahanan, terutama di daerah perbatasan. Selain itu, TNI AL dalam jangka panjang akan membeli sejumlah kapal selam sebagai upaya penangkalan (detterence). "Kami ingin TNI AL memiliki kekuatan yang besar dan efektif seperti pada era 60-an, di mana ketika itu kita memiliki 12 kapal selam, sedangkan saat ini tinggal dua," kata Slamet. Secara bertahap, TNI AL akan membeli sejumlah kapal selam sesuai dengan spesifikasi teknik yang dibutuhkan dan ketersediaan anggaran yang dimiliki pemerintah. Tentang negara mana yang akan jadi pilihan bagi pengadaan kapal selam tersebut, Kasal mengatakan pihaknya terbuka bagi negara mana saja, termasuk Rusia. (*)

Copyright © ANTARA 2006