Jepang akan cabut sebagian sanksi pada Korea Utara

Tokyo (ANTARA News) - Jepang akan mencabut sebagian sanksi sepihak terhadap Korea Utara, kata Perdana Menteri Shinzo Abe, Kamis, setelah pembicaraan mengenai penculikan warga Jepang pada masa Perang Dingin.

Shinzo Abe mengatakan Tokyo menilai Pyongyang, yang berjanji untuk melakukan penyelidikan ulang atas hilangnya warga Jepang, telah menunjukkan niat untuk memecahkan masalah yang sudah terjadi puluhan tahun dan bahwa ini memerlukan balasan.

"Kami telah menyimpulkan bahwa suatu skema yang belum pernah terjadi yang dapat mengarah pada keputusan nasional sudah dibuat. Sejalan dengan prinsip aksi untuk melakukan tindakan, kami akan mencabut sebagian sanksi yang diberikan Jepang," kata Abe seperti dilansir kantor berita AFP.

Tokyo berencana mencabut larangan masuk warga Korea Utara ke Jepang, meniadakan keharusan membayar 100.000 yen (seribu dolar AS) tunai dan mengakhiri larangan terhadap beberapa kapal Korea Utara masuk ke pelabuhan-pelabuhan Jepang, demikian pernyataan pemerintah.

Menurut Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga, Kabinet Abe secara resmi akan mencabut sanksi pada Jumat, ketika Korea Utara menjadwalkan pembentukan komite penyelidik di Pyongyang.

Langkah tersebut dijalankan setelah kedua pihak bertemu di Beijing, Tiongkok, untuk membahas nasib puluhan bahkan mungkin ratusan warga Jepang yang katanya diculik oleh agen rahasia Korea Utara untuk melatih mereka berbicara Bahasa Jepang dan mempelajari budaya Jepang antara tahun 1970-an hingga 1980-an.

Sanksi-sanksi yang dipertanyakan adalah tambahan pembatasan internasional yang dikenakan setelah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di tengah percobaan nuklir dan rudal yang dilakukan Korea Utara.

"Pandangan kami adalah menyelesaikan secara menyeluruh masalah penculikan, masalah nuklir dan rudal sama sekali tidak berubah," kata Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga kepada wartawan.

"Tentu saja kami akan berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan mengenai masalah-masalah tersebut," tegas Suga.

Pakar Korea Utara dari Universitas Seigakuin di Saitama, sebelah utara Tokyo, Satoru Miyamoto, mengatakan Jepang menanggapi keseriusan Korea Utara dalam menangani masalah penculikan secara masuk akal.

"Namun ini baru awal mengingat tidak ada yang tahu hasilnya akan seperti apa," kata Miyamoto kepada AFP.

"Perdana Menteri Abe telah bertaruh dan akan harus mengambil keputusan politik yang keras dari sekarang," katanya.

Jepang dan Korea Utara tidak memiliki hubungan diplomatik formal dan hubungan kedua negara mudah terganggu selama puluhan tahun. (Uu.M007)