JK minta penyelenggara negara netral

Kalau ada yang tidak netral, maka sudah melanggar konstitusi"

Bandung (ANTARA News) - Calon wakil presiden Jusuf Kalla meminta pemertinah, lembaga penyelenggara pemilu (KPU) dan lembaga pengawas Pemilu (Bawaslu), DKPP, serta TNI dan Polri, menjaga netralitasnya demi mengasilkan Pemilu yang baik dan demokratis.

"Kalau ada yang tidak netral, maka sudah melanggar konstitusi," kata mantan wakil presiden Republik Indonesia ini kepada pers di Bandung, Kamis.

Seraya mengutip amanat konstitusi, JK mengatakan penyelenggara negara, termasuk penyelenggara pemilu harus netral dengan berdiri di atas semua kepentingan.

JK juga mendesak Polri segera menyelesaikan laporan kampanye hitam oleh tabloid "Obor Rakyat" sebelum 9 Juli sehingga proses pemilu presiden berjalan dengan baik.

"Kalau polisi terus menunda proses penyelesaian dari laporan tersebut, maka polisi juga sudah melanggar hukum," tegas JK.

Dia juga mengatakan hasil Pemilu Presiden yang baik diperoleh dari proses pemilu yang baik pula yang diselenggarakan secara secara transparan, jujur, dan adil.

"Masyarakat Indonesia menginginkan keterbukaan, kejujuran, dan keadilan. Demokrasi tanpa keterbukaan tidak akan tercapai," katanya.