Apalagi Prabowo telah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran menjadi prioritas utama dalam pemerintahan barunya.
"Pemerintahan Prabowo sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran," kata Hardjuno dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Maka dari itu, ia mengatakan hal tersebut merupakan langkah penting untuk mengurangi beban fiskal negara.
Ia menuturkan pengawasan ketat diperlukan agar tidak terjadi kebocoran anggaran, meskipun berbagai program pembangunan akan terus berjalan.
Baca juga: Pengelolaan keuangan negara oleh BUMN belum dilakukan secara tertib
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang disahkan pada 17 Oktober 2024 telah memperkirakan defisit anggaran sebesar Rp616 triliun.
Sebagian besar defisit ditutup melalui pembiayaan utang sebesar Rp775 triliun, yang merupakan konsekuensi dari kebijakan utang sebelumnya.
Menurut Hardjuno, pemerintahan Prabowo harus menyeimbangkan antara pembiayaan defisit dengan kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan, yakni dengan memastikan investasi di sektor produktif yang memiliki dampak jangka panjang bagi ekonomi nasional, sembari menjaga efisiensi belanja negara.
"Dengan mengurangi risiko korupsi dan kebocoran anggaran, serta mengarahkan utang pada sektor-sektor yang produktif, saya percaya pemerintahan Prabowo mampu mengelola defisit dengan lebih baik, meskipun tantangan yang diwariskan cukup berat," tuturnya.
Baca juga: INDEF: Pemerintahan Prabowo berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar
Hardjuno mengingatkan pengelolaan defisit memerlukan kebijakan fiskal yang disiplin dan berhati-hati, serta reformasi struktural dalam pengelolaan utang.
Menurut ia, pemerintahan Prabowo harus lebih fokus pada efisiensi dan memastikan bahwa utang digunakan untuk kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya untuk melanjutkan berbagai proyek yang bersifat jangka pendek.
Namun demikian, ia optimistis bahwa pemerintahan Prabowo akan mengambil berbagai langkah yang teliti dalam mengatasi situasi ini.
"Teliti, itu yang ditekankan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan efektif dan tepat sasaran, tanpa kebocoran dan tanpa korupsi,” ujar Hardjuno.
Baca juga: Menkeu sambangi kantor Bappenas guna koordinasi anggaran K/L
Baca juga: Akademisi yakin Prabowo paham dampak jika tambah jumlah kementerian
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
