BNI siap dukung program hilirisasi dan ketahanan pangan Prabowo

jelas akan menambah prospek kita untuk membiayai pengusaha yang akan terlibat di hilirisasi dan ketahanan pangan

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Royke Tumilaar menyatakan siap mendukung program hilirisasi dan ketahanan pangan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Tidak ada keraguan dari kami untuk mendukung itu,” kata Royke dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Dia meyakini program hilirisasi dan ketahanan pangan yang diusung oleh Prabowo bakal mendorong kinerja perbankan. Terutama, hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah dari produk atau komoditas yang ada di Indonesia.

“Tentunya akan ada peningkatan dari sisi kebutuhan modal untuk mendukung pembangunan di hilirisasi dan ketahanan pangan. Jadi, itu pasti jelas akan menambah prospek kita untuk membiayai pengusaha yang akan terlibat di hilirisasi dan ketahanan pangan,” tambahnya.

Royke juga menyebut kedua program itu sejalan dengan target bank untuk pertumbuhan, baik dari segi kredit maupun pendapatan.

Baca juga: Transaksi perbankan digital BNI menembus Rp1.104 triliun

Baca juga: Kredit BNI tumbuh 9,5 persen mencapai Rp735 triliun

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta kabinetnya bersinergi untuk dapat meraih swasembada pangan dan juga swasembada energi di era kepemimpinannya selama periode 2024-2029.

Menurutnya, kedua hal itu dibutuhkan berkaca dari kondisi geopolitik global yang masih tidak menentu sehingga kemandirian dari sisi energi dan pangan diperlukan oleh Indonesia agar dapat bertahan di situasi yang masih tidak menentu ini.

Untuk swasembada pangan, Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sumber daya alam yang potensial dan sangat banyak. Potensi tersebut saat ini harus bisa dimanfaatkan dengan bijak tanpa keragu-raguan lewat hilirisasi sumber-sumber tersebut.

Ia juga berharap program hilirisasi juga bisa dilakukan oleh para jajaran kabinetnya agar dapat mewujudkan swasembada energi di Indonesia.

Secara khusus untuk hilirisasi mewujudkan swasembada energi, Prabowo menekankan tanggung jawab tersebut ada di beberapa Kementerian seperti Kementerian Investasi Hilirisasi, Kementerian Bappenas, hingga Kementerian ESDM.

Nantinya Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional juga dapat ikut membantu untuk bisa melakukan inventarisasi proyek-proyek penting untuk program hilirisasi tersebut.

Baca juga: BNI salurkan Rp10,2 triliun untuk kredit hijau

Baca juga: BNI membukukan laba Rp16,3 triliun hingga kuartal III-2024