Pengeluaran rumah tangga pun akan terus bocor jika harga rokok yang murah, akses yang mudah, dan promosi yang membludak, masih terus diberikan ruang keistimewaanJakarta (ANTARA) - Indonesia Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) mengingatkan, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki tantangan besar untuk menyelesaikan masalah pengendalian konsumsi rokok.
“Sebagai presiden dan wakil presiden yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kebijakan publik, Pak Prabowo dan Pak Gibran punya tantangan besar untuk menyelesaikan masalah pengendalian konsumsi rokok yang telah lama menjadi kanker dalam kesehatan dan perekonomian Indonesia,” kata Ketua IYCTC Manik Marganamahendra dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Manik menegaskan, rokok tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan, tetapi juga bagi ekonomi bangsa. Ia menyebutkan, Kerugian ekonomi yang ditanggung akibat konsumsi rokok di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah. Ini mencakup beban biaya perawatan kesehatan dan turunnya produktivitas masyarakat akibat kesehatan.
“Pengeluaran rumah tangga pun akan terus bocor jika harga rokok yang murah, akses yang mudah, dan promosi yang membludak, masih terus diberikan ruang keistimewaan,” ujarnya.
Ketika kepentingan industri rokok mendapatkan terlalu banyak ruang dalam kebijakan, hal ini dinilai berisiko membiaskan persepsi publik dan melunturkan prinsip perlindungan masyarakat yang seharusnya menjadi fokus utama.
Manik menekankan, pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan mematuhi kode etik yang menempatkan kepentingan masyarakat di atas industri.
Tak cukup pada ranah eksekutif saja, Manik mengatakan bahwa pengendalian rokok juga harus menjadi perhatian anggota DPR terpilih yang mempunyai fungsi kontrol terhadap pemerintah, dan harus punya keberpihakan yang jelas pada kesehatan publik.
Pelantikan 580 anggota DPR sekaligus penambahan jumlah komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Oktober ini, imbuh Manik, menambah lapisan kompleksitas dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan publik.
Sebagai badan legislatif yang bertugas menyusun Undang-Undang, DPR memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung kebijakan yang pro-kesehatan. Manik mengingatkan, anggota DPR memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan, termasuk regulasi terkait pengendalian konsumsi rokok.
Sementara itu, Program Manager IYCTC Ni Made Shellasih menilai, DPR pada periode sebelumnya mencatat jejak hitam dalam pengendalian konsumsi rokok. Proses pengesahan Undang-Undang (UU) Kesehatan No. 17 Tahun 2023, misalnya, mendapat banyak pertentangan dari sejumlah anggota DPR yang memiliki hubungan dengan perusahaan rokok besar.
IYCTC sendiri telah melakukan pemetaan mendalam mengenai para anggota DPR. Organisasi masyarakat sipil itu menemukan sejumlah anggota DPR yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dengan industri rokok, baik berhubungan secara langsung, melalui latar belakang bisnis, dukungan kampanye, maupun kepentingan ekonomi lainnya.
Hasil pemetaan IYCTC itu dapat diakses publik melalui halaman webiste “Pilihan Tanpa Beban”. Menurut IYCTC, halaman ini memberikan akses transparan kepada publik untuk mengecek rekam jejak wakil-wakil rakyat, termasuk potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, terutama dalam pengendalian konsumsi rokok.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024
