Baco dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan armada listrik ini bisa untuk menggantikan bus berbahan bakar diesel dan sudah tak layak jalan.
“Misalnya terutama di Dinas Perhubungan terkait PSO pergantian penambahan mobil listrik," kata dia.
Dia mengatakan meskipun tambahan anggaran telah disahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, tetap harus dikonsultasikan dengan komisi di DPRD DKI Jakarta.
"Tolong dipastikan jangan sampai ada hal-hal yang jadi kebutuhan dasar tapi tidak bisa kita geser (realokasi) di RAPBD, padahal itu diperlukan,” kata dia.
Adapun DBH dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pada Selasa (22/10) yang besarnya mencapai Rp1,26 triliun yang terbagi untuk tiga kategori.
Baca juga: TransJakarta gandeng PT Pindad untuk percepat elektrifikasi armada
Baca juga: Menkeu sebut telah salurkan Rp2,6 triliun dana bagi hasil ke Pemda DKI
Lalu, dana untuk pemenuhan fundamental kota global dialokasikan ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak Rp18,2 miliar.
Kemudian, untuk pemenuhan kebutuhan belanja prioritas dan operasional dialokasikan ke Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) sebesar Rp400 juta dan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI sebanyak Rp2,2 miliar.
Sedangkan untuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp21,7 miliar, Dinas Perhubungan Rp132,1 miliar, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Rp55,9 miliar dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Rp119,5 miliar.
Selain itu, pemenuhan kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dialokasikan ke Dinas Perhubungan Rp911,9 miliar.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
