Tugas dan jajaran pimpinan Bawaslu Sumatera Utara

Jakarta (ANTARA) - Bawaslu, atau Badan Pengawas Pemilihan Umum menjadi lembaga yang sering menjadi sorotan pada saat pemilu tiba.

Sebagai bagian penting dari sistem demokrasi di Indonesia, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilihan, baik itu untuk Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, maupun anggota DPD, berjalan secara adil dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tanpa pengawasan yang ketat dari Bawaslu, pemilu bisa saja berlangsung dengan penuh kecurangan dan ketidakadilan.

Bawaslu Provinsi memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa proses Pemilu di wilayahnya berjalan sesuai ketentuan, dengan mengawasi setiap tahapan dan menindak pelanggaran yang terjadi.

Tugas, Pengawas Pemilu diatur berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

Tugas Bawaslu Provinsi:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :

Pelanggaran Pemilu.
Sengketa Proses Pemilu.

2. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilihan.
Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU.
Sosialisasi penyelenggaraan pemilu.
Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

3. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas :

Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.
Penetapan peserta pemilu.
Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon kepala daerah, calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan dan dana kampanye.
Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS.
Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.
Penetapan hasil pemilihan.

4. Mencegah terjadinya praktik politik uang;

5. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

6. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas :

Putusan DKPP.
Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu.
Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisan Republik Indonesia.

7. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.

8. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu.

9. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Mengevaluasi pengawasan pemilu.

11. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan Bawaslu Sumatera Utara

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab memimpin kinerja lembaga tersebut, didampingi oleh beberapa anggota yang bersama-sama mengawasi jalannya proses Pemilu di wilayah Sumatera Utara. Berikut adalah jajarannya:

Ketua: Maswin Diapari Lubis
Koordinator divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat dan wakil koordinator divisi penyelesaian sengketa: Suhadi Sukendar Situmorang
Koordinator divisi penanganan pelanggaran dan wakil koordinator divisi SDM dan organisasi: Johan Alamsyah
Koordinator divisi SDM dan organisasi serta wakil Koordinator divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat: Romson Poskoro Purba
Koordinator divisi penyelesaian sengketa dan wakil koordinator divisi hukum, pendidikan dan pelatihan: Joko Arief Budiono
Koordinator divisi hukum, pendidikan dan pelatihan serta wakil Koordinator divisi humas, data dan informasi: Payung Harahap
Koordinator divisi humas, data dan informasi serta wakil Koordinator divisi penanganan pelanggaran: Saung Boangmanalu