Sri Mulyani carikan BMN untuk kantor kementerian baru

 

"Penggunaan kantor BMN akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi. Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis.

Dalam arahannya, Menkeu juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan.

Dia juga meminta agar K/L segera menunjuk pejabat atau pelaksana tugas baru, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otoritas di bidang penggunaan sumber daya internal K/L.

Pada Rabu (23/10), Kemenkeu melaksanakan Rapat Koordinasi Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024-2025 serta Penataan BMN K/L.

Rapat koordinasi itu dihadiri oleh Menkeu, Direktur Jenderal Anggaran (DJA), Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), serta 84 sekretaris jenderal/sekretaris utama/sekretaris K/L dan kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran K/L yang mewakili.

Rapat koordinasi dilaksanakan sebagai bentuk gerak cepat penyelarasan program dan kegiatan K/L, penyesuaian DIPA untuk pelaksanaan anggaran, serta penataan kembali status BMN dalam rangka penyesuaian kebijakan pemerintahan yang baru sesuai dengan Kabinet Merah Putih.

Sri Mulyani menekankan rapat koordinasi itu bersifat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi, dan juga berbagai ide baru bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas, dan tetap akuntabel dengan sumber daya anggaran, BMN, dan pembiayaan yang ada.

"Ini menandai sebuah era kepemimpinan RI yang baru di bawah presiden dan wakil presiden terpilih. Dengan perubahan ini, tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri, karena tiap presiden dan wakil presiden memiliki visi, misi, dan berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan birokrasi menjadi luar biasa penting," jelas Menkeu.

Prabowo menetapkan terdapat 48 kementerian dalam kabinetnya, yang terdiri dari tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.

Jumlah kementerian itu lebih banyak dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Terdapat sembilan kementerian yang dipecah menjadi 21 kementerian baru di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo.

Baca juga: Sri Mulyani sebut Prabowo minta APBN digunakan tepat untuk rakyat
Baca juga: Menkeu sambangi kantor Bappenas guna koordinasi anggaran K/L
Baca juga: Sri Mulyani rombak rencana kerja anggaran untuk akomodasi K/L baru