Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia akan taat pada keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai Korea Utara (Korut), karena keputusan DK PBB bersifat mengikat bagi semua anggota PBB. "Karena kita sebagai anggota PBB dan karena sifat resolusi DK PBB itu mengikat bagi semua negara anggota PBB, maka akan kita taati," kata Menteri Luar Negeri (Menlu-RI) Hassan Wirajuda di Jakarta, Rabu, saat ditanya apakah Indonesia akan mendukung sanksi DK-PBB kepada Korut. Menurut Menlu, saat ini memang sedang berlangsung konsultasi kemarin dan hari ini (10-11 Oktober) ke arah penerimaan dan pengesahan resolusi DK-PBB yang menuju kepada penetapan sanksi kepada Korut. "Kita belum tahu persis dari proses konsultasi, bentuk dan isi dari resolusi DK-PBB," ujarnya. Tetapi, lanjut Menlu, dapat dibayangkan dengan reaksi yang keras dari berbagai negara, maka besar kemungkinan satu bentuk sanksi akan ditetapkan. Sementara itu, menurut Menlu, Pemerintah Indonesia menganggap uji coba nuklir Korut hanya akan menambah ketegangan baru dan mengganggu penciptaan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Pada kesempatan berbeda Jurubicara Deplu, Desra Percaya, mengemukakan uji coba itu pun dapat memicu terjadinya proliferasi senjata nuklir di kawasan serta menghambat upaya perlucutan senjata nuklir secara komprehensif berdasarkan Traktat Pelarangan Penyebarluasan Senjata Nuklir (NPT). Pemerintah Indonesia, kata Desra, berpandangan bahwa kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir tidak menjamin keamanan, bahkan kelangsungan suatu negara. Sementara itu, Korut diduga telah melakukan ujicoba nuklirnya di bagian timur negaranya Senin (9/10) pagi, kata kantor berita Korea Selatan, Yonhap, mengutip seorang pejabat senior Departemen Pertahanan, Senin. Kantor kepresidenan Korea Selatan mengatakan badan intelijen negara mendeteksi gempa berkekuatan 3,58 magnitudo di sekitar wilayah provinsi Utara pada sekitar pukul 10:00 waktu setempat, kata Yonhap.Tak terbukti Pada Rabu pagi, Korut juga diduga melakukan uji coba nuklir kedua, namun ternyata kabar tersebut tidak terbukti. "False alarm, tapi kami akan tetap mengikuti perkembangan yang terjadi," katanya. Sementara itu, China -- negara yang dianggap memiliki hubungan dekat dengan Korea Utara -- Senin, mengatakan pihaknya menentang ujicoba nuklir Korea Utara dan meminta Pyongyang menghentikan aksinya yang bisa memperburuk situasi itu. China juga menghimbau Korea Utara untuk kembali ke meja perundingan enam-pihak --Korea Selatan, Korut, Amerika Serikat (AS), China dan Russia -- yang bertujuan untuk membongkar program nuklir Korea Utara. Perundingan-perundingan telah macet hampir setahun, akibat aksi boikot Korea Utara atas sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. (*)

Copyright © ANTARA 2006