Jutaan liter air bersih itu didistribusikan ke wilayah yang masyarakatnya terdampak kekeringan
Bantul (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta bersama pemangku kepentingan terkait hingga minggu ketiga Oktober 2024 telah mendistribusikan bantuan air bersih sebanyak 3,84 juta liter ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan karena kemarau.
"Update data droping air bersih wilayah Kabupaten Bantul hingga 21 Oktober, total distribusi air sebanyak 3,84 juta liter atau setara dengan 768 tangki air," kata Kepala Pelaksana BPBD Bantul Agus Yuli Herwanta dalam keterangannya di Bantul, Kamis.
Menurut dia, distribusi bantuan air bersih tersebut berasal dari BPBD Bantul, Palang Merah Indonesia (PMI), Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dinas Sosial Bantul, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan donasi dari masyarakat maupun lembaga non pemerintah.
Dia mengatakan jutaan liter air bersih itu didistribusikan ke wilayah yang masyarakatnya terdampak kekeringan seperti Kecamatan Dlingo, sebagian wilayah Pundong, wilayah Pandak dan sebagian wilayah Pajangan.
Baca juga: Dampak kekeringan meluas di Kabupaten Batang, hingga delapan desa
"Untuk data penerima manfaat air bersih tersebut sebanyak 2.959 kepala keluarga (KK) terdiri atas 13.245 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan, 23 kelurahan dan 57 pedukuhan atau dusun," katanya.
Menurut dia, distribusi air bersih untuk penanganan wilayah terdampak kekeringan tersebut mengacu pada Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 442 Tahun 2024, tentang Status Siaga Darurat Kekeringan di Bantul.
"Berdasarkan perkiraan musim kemarau tahun 2024, beberapa wilayah di Bantul terutama daerah perbukitan dan dataran tinggi berpotensi terjadi kekeringan, atau kekurangan air bersih," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Agus Budiraharja mengatakan bersama jajaran pemerintah daerah telah melakukan rapat koordinasi (rakor) terkait peta risiko bencana untuk perencanaan rancangan induk atau masterplan penanggulangan bencana daerah.
"Dalam rakor sudah saya sampaikan peta risiko, sehingga tindak lanjutnya harus diidentifikasi mitigasinya terkait sarana prasarana, jadi kalau kita memetakan risiko, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana apa saja," katanya.
Baca juga: BPBD: 44.079 warga Cilacap telah terima bantuan air bersih
Baca juga: BPBD Banjarnegara mulai salurkan bantuan air bersih untuk warga
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
