Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana di Jakarta, Kamis mengatakan kebijakan penataan ulang tata ruang tanah yang dilakukan pihaknya tersebut paling banyak melakukan legalisasi aset, yakni seluas 12,56 juta hektare.
"Jadi totalnya dari 9 juta hektare yang harus direforma itu ada 14,5 juta hektare yang sudah kita realisasikan. Memang paling banyak di legalisasi aset itu sekitar 12,56 juta hektare, yang dari redistribusi, 1,86 juta hektare," katanya.
Disampaikannya, untuk memacu capaian reforma agraria di Tanah Air, pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk bisa segera merealisasikan distribusi legalitas tanah hasil pelepasan hutan yang menjadi milik masyarakat.
"Saya pikir nanti kita akan diskusi terus dengan Pak Raja Juli dari Wamen menjadi Menteri Kehutanan. Bagaimana pelepasan-pelepasan kawasan hutan itu bisa kita realisasikan segera untuk didistribusikan kepada masyarakat. Terutama yang sudah ada penguasaan masyarakat," ujar dia.
Kementerian ATR/BPN menyatakan, reforma agraria yang dijalankan melalui penataan aset tanah telah melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2024, dengan target 9 juta hektare, menembus 14,5 juta hektare.
Dalam hal penataan akses, ATR/BPN telah melaksanakan penyuluhan dan pendampingan kepada 364.397 kepala keluarga (KK). Sementara terkait penyelesaian konflik agraria, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan di 24 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), yang ditindaklanjuti dengan redistribusi tanah 14.968 bidang seluas 5.133 hektare.
Baca juga: AHY tegaskan reforma agraria tetap berjalan pada pemerintahan baru
Baca juga: Bank Tanah kolaborasi dengan Felda optimalkan reforma agraria
Baca juga: Kementerian ATR/BPN terus pastikan ketersediaan tanah bagi masyarakat
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
