Sesdilu Kemenlu RI pelajari potensi dan mitigasi bencana Banten

Ini yang kami ingin bangun ada keterikatan yang lebih kuat antara Kementerian Luar Negeri dengan daerah, karena saat kami ke luar negeri, kami juga harus tahu masalah di Indonesia

Serang (ANTARA) - Peserta Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mempelajari potensi serta mitigasi bencana yang ada di Provinsi Banten, guna terlibat langsung pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) tersebut.

Para peserta yang merupakan staf Dinas Luar Negeri Kemlu RI mendapat wawasan langsung tentang potensi bencana Banten serta mitigasi bencana, khususnya dalam satuan pendidikan, dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Serang, Kamis.

Sekretaris Kedua Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN Gayatri Mariska mengatakan diklat para staf tersebut merupakan salah satu tugas untuk lebih terlibat dengan pemda.

“Ini yang kami ingin bangun ada keterikatan yang lebih kuat antara Kementerian Luar Negeri dengan daerah, karena saat kami ke luar negeri, kami juga harus tahu masalah di Indonesia,” ujar Gayatri.

Baca juga: BPBD imbau warga tak panik adanya potensi gempa megathrust di Banten

Gayatri mengatakan terpilihnya Banten menjadi lokasi diklat karena posisinya yang strategis dan terdekat dari DKI Jakarta.

Selain itu Banten juga merupakan wilayah yang sangat rawan bencana, seperti potensi gempa zona Megathrust dan tsunami yang mesti ditanggulangi.

Acara dikemas dalam bentuk diskusi grup yang menghadirkan pembicara dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk praktik baik yang sudah dilakukan Pemerintah Jepang dalam menanggulangi bencana di tingkat satuan pendidikan.

Selain itu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk lebih mengenal potensi jenis bencana Banten dan BPBD Banten dalam hal penanggulangannya.

Baca juga: Pemprov Banten gelar simulasi perkuat mitigasi bencana

“Kedepannya kami harap ada langkah konkret, misalnya mungkin pelatihan bencana bersama dengan Jepang dan lain sebagainya atau pembelajaran terkait teknologi,” ujar Gayatri.

Acara diklat tersebut ditanggapi positif oleh Kepala BPBD Provinsi Banten Nana Suryana.

“Tentu kami berharap ada penanganan, disaster management, artinya manajemen kebencanaan yang sudah diterapkan di negara-negara maju, kemudian bisa diaplikasikan di kita, khususnya di Banten,” kata dia.

Nana mengatakan saat ini masih diperlukan upaya guna membentuk tim Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sekolah-sekolah Banten.

Baca juga: RI dukung pembangunan berkelanjutan di Pasifik melalui diklat diplomat

“Nanti apakah dalam bentuk kurikulum tersendiri atau misalnya bisa diterapkan dalam satuan pendidikan yang bersifat ekstrakurikuler. Itu kan di masing-masing sekolah berbeda,” ujar Nana.

Sementara pendidikan kebencanaan yang telah diberikan BPBD Banten dimulai sosialisasi yang disesuaikan dengan kemampuan anak sejak pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.

Nana mengatakan mitigasi kebencanaan melalui pendidikan saat ini terwujud dengan Sekretariat Bersama dengan unsur Dinas Pendidikan, BPBD, instansi terkait, relawan, kebencanaan, dan unsur Pentahelik lainnya.

Baca juga: Akademisi: Optimalkan sosialisasi mitigasi bencana di pesisir Banten