Kepengurusan KONI DKI dirampingkan jelang PON 2016

Jakarta (ANTARA News) - Kepengurusan KONI DKI Jakarta periode 2013-2017 dirampingkan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2016 di Jawa Barat dan salah satu pengurus yang terdepak adalah Sekretaris Umum Alex Asmasoebrata.

Kepala Bidang Organisasi KONI DKI Jakarta Asraf Ali di Jakarta, Selasa, mengatakan perampingan pengurus ini merupakan amanah dari rapat anggota yang di dalamnya merupakan pengurus-pengurus cabang olahraga.

"Selain amanah dari rapat anggota, perampingan pengurus ini juga sebagai bentuk efisiensi pada kepengurusan KONI DKI Jakarta," katanya.

Kepengurusan KONI DKI Jakarta periode 2013-2017 terbilang cukup gemuk yaitu mencapai 77 orang. Hanya saja dengan adanya perampingan ini jumlahnya menyusut dan tinggal 60 orang.

Menurut dia, dengan adanya perampingan diharapkan kinerja pengurus akan lebih baik lagi karena pelaksanaan PON 2016 di Bandung Jawa Barat sudah dekat. Apalagi DKI Jakarta mempunyai target khusus pada kejuaraan empat tahunan itu.

"Kami harus mampu mempertahankan predikat juara umum. Makanya semuanya harus dimaksimalkan," kata Asraf Ali.

Demi mempertahankan predikat juara umum, KONI DKI Jakarta telah melakukan beberapa persiapan mulai dari perekrutan atlet hingga menggelat pemusatan latihan daerah (puslatda). Selain itu juga memperbanyak kejuaraan-kejuaraan demi menjaring atlet.

Perampingan pengurus itu ternyata ditentang oleh Sekretaris Umum KONI DKI Jakarta, Alex Asmasoebrata. Mantan pebalap nasional itu masuk dalam 17 orang yang dirampingkan. Bahkan hingga saat ini dirinya belum tahu alasannya kenapa dipecat.

"Saya tidak tahu alasannya kenapa dipecat. Jika dipecat juga harus ada mekanisme organisasi. Saya duduk di sini juga dengan mekanisme yang jelas kok," kata Alex di Kantor KONI DKI Jakarta dengan tegas.

Menurut dia, pemecatan dirinya sebagai Sekretaris Umum dinilai kurang tepat. Untuk itu pihaknya akan terus memperjuangkan hak-haknya. Apalagi yang dilakukan oleh Ketua Umum KONI DKI dinilai tidak sesuai AD/ART.

Perampingan kepengurusan juga disoroti oleh Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Forki DKI Jakarta Daud T Retop. Menurut dia, perampingan harus sesuai dengan aturan. Jika tidak sesuai dengan aturan, pihaknya akan ikut memperjuangkan.

(B016/N002)