stunting tidak bisa seperti kita menyelesaikan masalah gatal, digaruk langsung sembuh
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengejar target penurunan stunting pada tahun 2024 ini dengan menghadirkan kebijakan agar dana desa diprioritaskan untuk menurunkan stunting.

"Jadi, salah satu prioritas penggunaan dana desa ini boleh dipakai untuk upaya pencegahan dan penurunan stunting sesuai kewenangan desa," kata Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT Luthfy Latief dalam webinar bertajuk "Meningkatkan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting", seperti dipantau di Jakarta, Kamis.

Sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting nasional mampu mencapai 14 persen pada 2024. Pada tahun 2023, kata Luthfy, angka kasus stunting masih berada di level 21,6 persen.

"Kalau kita memperhatikan data SKI (Survei Kesehatan Indonesia), prevalensi stunting nasional sampai akhir tahun 2023 atau akhir tahun lalu ini masih cukup lumayan tinggi 21,6 persen," ucap dia.

Baca juga: Guru Besar IPB: Makan bergizi gratis terkait dengan swasembada pangan
Baca juga: PAMA siap mendukung makan bergizi gratis Prabowo guna tekan stunting


Sejalan dengan persoalan itu, menurut Luthfy, pemerintah tengah memaksimalkan upaya penurunan angka stunting, termasuk Kemendes PDT.

Selain menerbitkan aturan agar dana desa diprioritaskan untuk menurunkan stunting, Kemendes juga mendorong desa-desa di Tanah Air untuk mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk menurunkan angka kasus stunting. Tidak kalah penting, ujar Luthfy melanjutkan, desa harus berfokus pula pada pencegahan stunting.

"Kita harus memastikan bagaimana desa berkomitmen, desa berkontribusi, dan kita juga harus memastikan ketersediaan layanan intervensi baik yang disediakan oleh desa itu sendiri karena kewenangan desa boleh masuk pada urusan-urusan stunting," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji telah menyampaikan bahwa dirinya akan terus memprioritaskan penurunan stunting dalam program-program yang akan dijalankan.

"Poin pertama dalam pesan Presiden Prabowo adalah kerja untuk negara, yang kedua tentu kita sudah lihat banyak data, maka yang kita mulai prioritas khususnya pesan beliau adalah masalah stunting," kata dia.

Baca juga: Wamenduk sebut pentingnya ASI eksklusif hingga perangi stunting
Baca juga: Menteri Kependudukan prioritaskan penurunan stunting dalam programnya


Wihaji menekankan, penurunan stunting membutuhkan proses karena berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, sehingga tidak dapat dilihat langsung hasilnya, serta harus melihat data dan permasalahan di masing-masing daerah yang berbeda satu sama lain.

"Stunting ini butuh proses, saya kira yang paling penting adalah harus turun, tentu nanti kita akan lihat potensi, kemampuan, dan pasti kita akan menyebut angka, pada akhirnya kita akan cek dulu, karena memang di masing-masing daerah berbeda, stunting tidak bisa seperti kita menyelesaikan masalah gatal, digaruk langsung sembuh," ujarnya.

Wihaji menambahkan, selain penurunan stunting, program yang menjadi prioritasnya yakni keluarga berencana untuk menghasilkan generasi emas.

Baca juga: Plt Gubernur soroti kenaikan angka stunting Kepri, capai 16,8 persen
Baca juga: Bapanas-ID Food menyalurkan 8,4 juta paket pangan untuk stunting
Baca juga: Kemenkes: Pemberian tablet MMS bagi ibu hamil untuk cegah stunting

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024