Mengenal Bawaslu DKI Jakarta, peran dan fungsinya dalam pemilu

Jakarta (ANTARA) - Bawaslu, atau Badan Pengawas Pemilihan Umum menjadi lembaga yang sering dibicarakan pada saat pemilu tiba. Sebagai bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia, Bawaslu bertugas memastikan bahwa jalannya pemilihan umum, baik untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta anggota DPD supaya pemilu berlangsung dengan adil dan transparan.

Tanpa pengawasan yang ketat dari Bawaslu, pemilu bisa saja berlangsung dengan penuh kecurangan dan ketidakadilan.

Bawaslu tidak hanya berperan di tingkat nasional, tetapi juga memiliki perwakilan di setiap provinsi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi, disingkat Bawaslu Provinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu di tingkat provinsi, termasuk di DKI Jakarta.

Bawaslu Provinsi memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa proses Pemilu di wilayahnya berjalan sesuai ketentuan, dengan mengawasi setiap tahapan dan menindak pelanggaran yang terjadi.

Baca juga: Bawaslu DKI cegah pelanggaran kampanye hingga masa tenang Pilkada

Baca juga: Belum ada temuan pelanggaran selama kampanye Pilkada DKI Jakarta

Bawaslu Provinsi, termasuk Bawaslu DKI Jakarta memiliki dua tugas utama: pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu.

1. Pencegahan pelanggaran:

Mengidentifikasi potensi pelanggaran di wilayah provinsi.
Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu.
Berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

2. Penindakan pelanggaran:

A. Pelanggaran pemilu:

Menyampaikan hasil pengawasan ke Bawaslu RI.
Menginvestigasi, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran.
Merekomendasikan tindak lanjut kepada Bawaslu RI.

B. Sengketa proses pemilu:

Menerima dan memverifikasi permohonan sengketa.
Melakukan mediasi dan adjudikasi jika perlu.
Memutus sengketa Pemilu di wilayah provinsi.

Dengan fungsi ini, Bawaslu DKI Jakarta memastikan Pemilu berjalan adil dan bebas pelanggaran.

Baca juga: DKI berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait persiapan Pilkada

Pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab memimpin kinerja lembaga tersebut, didampingi oleh beberapa anggota komisioner yang bersama-sama mengawasi jalannya proses Pemilu di wilayah ibu kota. Berikut adalah jajarannya:

1. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta: Munandar Nugraha

2. Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta: Benny Sabdo

Koordinator Divisi : Penanganan Pelanggaran
Wakil Kordiv : Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat

3. Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta: Reki Putera Jaya

Koordinator Divisi : Penyelesaian Sengketa
Wakil Kordiv : Hukum, Pendidikan dan Pelatihan

4. Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta: Burhanuddin

Koordinator Divisi : Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat
Wakil Kordiv : Sumber Daya Manusia dan Organisasi

5. Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta: Sakhroji

Koordinator Divisi : Hukum, Pendidikan dan Pelatihan
Wakil Kordiv : Penanganan Pelanggaran

6. Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta: Rini Rianti Andriani

Koordinator Divisi : Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Wakil Kordiv : Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi

7. Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta: Quin Pegagan

Koordinator Divisi : Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Wakil Kordiv : Penyelesaian Sengketa

Baca juga: Bawaslu Jaksel siap kerahkan 3.270 pengawas TPS Pilkada DKI

Baca juga: Tim kampanye dan relawan dilarang halangi pengawas Pilkada

Baca juga: Bawaslu Jakbar rekrut PTPS untuk Pilkada DKI Jakarta