Pengamat harap pemberantasan korupsi prioritas Kabinet Merah Putih

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum sekaligus pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho berharap agenda pemberantasan korupsi bisa menjadi prioritas utama para menteri yang dipilih Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih.

Ia menegaskan, para menteri yang telah dipilih harus mempunyai komitmen kuat akan antikorupsi untuk bisa membuat Indonesia semakin maju.

“Kita berharap kabinet Prabowo ini mampu bekerja secara optimal dengan dukungan dari berbagai latar belakang, baik dari partai maupun profesional, untuk membawa Indonesia lebih maju,” ujar Hardjuno dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Hardjuno menilai Prabowo piawai dalam memilih menteri dalam Kabinet Merah Putih karena tokoh-tokoh yang dipilih memiliki keahlian dan kompetensi yang mumpuni di bidangnya.

Menurutnya, hal tersebut tercermin dari komposisi kabinet yang sangat sempurna dan komprehensif, di mana merupakan kombinasi yang ideal antara partai politik dan profesional yang berkompeten di bidangnya masing-masing.

“Saya melihatnya kompetensi anggota kabinet ini sangat lengkap dan sekaligus menepis anggapan adanya cawe-cawe dalam penyusunan kabinet ini,” tuturnya.

Dari kalangan internal Partai Gerindra, Hardjuno menuturkan beberapa tokoh kunci dipercaya memegang posisi strategis, namun tidak hanya mengakomodir kepentingan partai.

Prabowo, kata dia, tetap mengedepankan tokoh-tokoh partai yang kompeten dan loyal, serta memiliki rekam jejak yang baik dalam politik serta pemerintahan.

Dia mencontohkan, nama-nama seperti Prasetyo Hadi yang diangkat menjadi Menteri Sekretaris Negara, Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Supratman Andi Agtas menjadi Menteri Hukum, serta Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan menunjukkan bahwa Partai Gerindra memiliki peran signifikan dalam kabinet, tetapi orang-orang yang dipilih kompeten.

Sementara itu dari bidang profesional, sambung dia, nama-nama seperti Dody Hanggodo yang dipercaya sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU) serta Sri Mulyani Indrawati yang kembali diangkat sebagai Menteri Keuangan menunjukkan keinginan Prabowo untuk memastikan bahwa kementerian diisi oleh mereka yang memiliki keahlian teknis mumpuni.

Demikian pula dengan tokoh seperti Budi Gunadi Sadikin yang kembali menjadi Menteri Kesehatan, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Erick Thohir menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai bukti kehadiran profesional yang kredibel dalam kabinet.

Maka dari itu, Hardjuno menepis kritikan yang menyebutkan kabinet Prabowo hanya mengakomodasi kepentingan politik saja.

"Ini jelas menunjukkan bahwa kabinet Prabowo tidak hanya mengakomodasi partai politik, tetapi juga memperhatikan profesionalisme dan kompetensi. Kita tunggu saja mereka bekerja 100 hari ke depan, jangan buru-buru menilai ini itu," ucap Hardjuno menegaskan.