Anggota DPR minta atasi ketimpangan akses layanan kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar mengatasi akses layanan kesehatan di Indonesia yang masih mengalami ketimpangan.

Menurut Edy, ketimpangan akses layanan tersebut mempersulit masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

"Ini PR berat Pak Presiden karena kita tahu ketimpangan akses layanan kesehatan kita sangat tinggi. Justru orang miskin yang tidak memperoleh akses layanan kesehatan yang baik, orang miskin. Layanan kesehatan banyak di kota-kota besar yang notabene justru orang menengah ke atas," kata dia saat menjadi narasumber dalam Lensa Parlemen, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Rabu.

Salah satu dampak ketimpangan akses layanan kesehatan itu, kata Edy melanjutkan, dapat dilihat dari sulitnya masyarakat miskin mendapatkan layanan skrining atau deteksi dini tuberkulosis (TBC).

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) telah mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto pihaknya mengejar tiga program percepatan (quick win), yakni skrining kesehatan, pembangunan RS di daerah-daerah, serta penanganan tuberkulosis.

Program pembangunan RS-RS itu, kata dia, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan kepulauan, dilakukan agar masyarakat di sana bisa mendapatkan akses kesehatan yang sama dengan masyarakat di perkotaan.

Terkait hal itu, Menkes Budi menyampaikan bahwa pihaknya mengidentifikasi 40 wilayah di mana pembangunan rumah sakit perlu disegerakan.

"Yang nomor tiga, dia juga titip supaya tuberkulosis ditangani dengan lebih cepat. Ini penyakit menular yang kematiannya paling banyak di dunia. Jauh di atas COVID-19. Itu sudah satu miliar orang meninggal sejak 100 tahun yang lalu dan penyakit ini kan enggak hilang-hilang di Indonesia," ucap dia menambahkan.

Selain ketiga itu, dia menyebutkan bahwa Presiden Prabowo juga memintanya untuk memastikan ketersediaan dokter dan dokter spesialis untuk melengkapi RS-RS.

"Kita bikin puskesmas 10 ribu, 50 persennya nggak ada dokter gigi, padahal harusnya ada. Itu yang beliau minta supaya diakselerasi," kata dia.

Baca juga: Jadi Menkes lagi, BGS kejar tiga program percepatan dari Prabowo
Baca juga: Kemenkes luncurkan pedoman kerja baru bagi puskesmas