Kemensos benahi DTKS sebagai acuan kerja di era Prabowo-Gibran

DTKS menjadi rencana strategis untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia yang berbasis pada data yang akurat dan terintegrasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf fokus untuk membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan kerja di awal masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Karena data kemiskinan itu kan dinamis sekali. Ada orang yang naik, ada orang yang turun, ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, segala macam. Itu harus diupdate terus," kata Saifullah Yusuf di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, menjelang pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna perdana, Rabu.

Pria yang karib disapa Gus Ipul itu mengatakan DTKS itu diolah selama 24 jam oleh Tim Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos.

Data tersebut bersumber dari dua jalur, yakni laporan pemerintah daerah terkait angka kemiskinan yang di-update setiap bulan, serta melalui laporan masyarakat umum via aplikasi Cek Bansos dan Usul Sanggah.

"Jadi kita bisa kombinasikan dua-duanya sehingga data kita bisa akurat," katanya.

Gus Ipul menyampaikan bahwa DTKS menjadi rencana strategis untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia yang berbasis pada data yang akurat dan terintegrasi.

“Kita akan koordinasi, kita akan mengintegrasikan seluruh program itu pasti. Tetapi yang penting dimulai dengan data yang akurat, data tunggal,” katanya.

Selama ini, beberapa instansi seperti BKKBN dan Bappenas memiliki data kemiskinan yang berbeda, yang dapat membingungkan dalam perencanaan kebijakan.

Gus Ipul menjelaskan bahwa fase awal akan difokuskan pada konsolidasi data untuk memastikan semua instansi merujuk pada informasi yang sama.

“Kami ingin di awal ini paling nggak 1-2 bulan ke depan, atas arahan Presiden, kami bisa menyepakati data yang sama," katanya.

Ia berharap dengan adanya konsolidasi data, tidak akan ada lagi informasi yang saling bertentangan, sehingga semua pihak dapat bekerja dengan acuan yang jelas.

Meski terdapat pertanyaan mengenai perlunya peraturan presiden untuk mendukung langkah ini, Gus Ipul menyatakan bahwa saat ini sudah ada undang-undang yang memberi mandat kepada Kemensos untuk melakukan konsolidasi.

“Jadi, kalau misalnya ini bisa kita lakukan, maka bukan tidak mungkin 6 persen angka kemiskinan itu bisa kita capai dalam 5 tahun. Sekarang kan sudah 9,03 persen. Jadi kita mulai dari itu dulu," katanya.