Militer Thailand mulai rombak sistem pemilu

Bangkok (ANTARA News) - Pemerintah militer Thailand menyatakan telah memulai perombakan sistem pemilihan umum (pemilu) setelah pimpinan junta Jenderal Prayuth Chan-ocha mengumumkan pemilihan akan diselenggarakan akhir 2015.

Sekretaris tetap pertahanan Surasak Kanchanarat mengatakan reformasi partai politik, desentralisasi kekuatan dan penyelidikan serta hukuman terhadap kelompok-kelompok yang melakukan kecurangan pemilu ada dalam agenda teratas militer.

"Kami akan membicarakan tentang hambatan pemilu dan korupsi," kata Surasak kepada wartawan menjelang pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum, Senin.

Junta yang dikenal sebagai Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (National Council for Peace and Order) telah membatalkan konstitusi dan pemimpinnya, Jenderal Prayuth Chan-ocha menyatakan pada Jumat bahwa anggaran dasar yang baru dan sementara akan siap pada Juli.

Panglima angkatan bersenjata itu mengatakan hal tersebut akan memungkinkan kabinet sementara dibentuk pada September dan dewan reformasi kemudian mulai bekerja dalam konstitusi yang lebih berjangka panjang.

Ia juga mengatakan dalam pidato televisi mingguannya bahwa pemilihan umum bisa saja digelar sekitar Oktober 2015, waktu pasti yang ia berikan hingga saat ini.

Junta merencanakan reformasi pemilihan umum yang digaungkan oleh demonstran anti-pemerintah. Mereka menginginkan reformasi sebelum pemilihan umum baru dan mengganggu pemungutan suara 2 Februari yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan.

Protes antikudeta telah menyusut dalam beberapa pekan terakhir dan sedikit yang berani menunjukkan perbedaan pendapat di depan umum langsung ditahan oleh polisi dan tentara.

Dalam upaya hubungan masyarakat terakhir, junta menampilkan lebih dari 1.000 senjata pada Minggu yang menurut mereka disita dari aktivis politik, termasuk Jakrapob Penkair, mantan menteri pemerintahan yang punya hubungan dengan Thaksin Shinawatra dan telah membentuk gerakan di pengasingan untuk menentang kudeta.(UU.A062)