"Second NDC sudah disampaikan ke Setneg, tapi kami akan cek kembali ya. Karena itu kan berlaku untuk 2030 sampai 2035. Nanti kami cek kembali dengan kondisi existing yang sebenarnya kemampuan kita target ya," kata Menteri LH/Kepala BPLH Hanif ketika ditemui usai acara serah terima jabatan di Jakarta, Selasa.
Memastikan target dan implementasi yang bisa dicapai itu penting karena menyangkut diplomasi lingkungan, katanya. Apalagi mengingat apa yang dituliskan di dalam dokumen iklim tersebut dapat digunakan oleh komunitas internasional untuk tujuan lain.
"Data itu dipegang internasional (bisa) memaksa. Katakan ada pembatasan impor atau peningkatan pajak impor, itu bisa mereka mintakan untuk dikurangi. Langkah-langkah strategis antarnegara harus kita amankan dengan serius oleh kita semua," ujarnya.
Di saat yang sama, dia memastikan bahwa tidak akan terjadi penurunan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari dokumen sebelumnya yaitu Enhanced NDC.
Baca juga: KLHK paparkan inovasi pendanaan untuk pengendalian perubahan iklim
Dalam dokumen Enhanced NDC pengurangan emisi sampai dengan 2030 ditargetkan sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan ditingkatkan hingga 43,2 persen apabila mendapatkan dukungan internasional.
"Kalau penurunan enggak, sementara kita diminta untuk me-revisi meningkatkan kualitas lingkungan NDC itu. Tapi tidak boleh ada kata turun ya dengan kondisi iklim yang semakin naik ini," jelasnya.
Sebelumnya, dokumen Second NDC ditargetkan akan dikeluarkan sebelum perhelatan Konferensi Iklim PBB ke-29 (COP29) di Azerbaijan pada November 2024. Ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, Hanif mengatakan masih belum dapat memberikan kepastian kapan dokumen itu akan dikeluarkan.
Baca juga: Hutan Wakaf dinilai prospek strategis Indonesia jawab tantangan iklim
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
