"Saya kebetulan juga mantan Wakil Ketua Pelaksana Satgas Sawit, saya tahu persis bahwa ada soal keterlanjuran sawit di kawasan hutan menjadi karut-marut, saya kira persoalannya adalah dari data dan transparansi data," ujar Menhut Raja Juli Antoni usai pelaksanaan serah terima jabatan di Jakarta pada Selasa.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu secara khusus merujuk isu pengawasan tata kelola kelapa sawit di Indonesia seperti yang sebelumnya sudah diungkapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Laporan dari BPKP tersebut, katanya, akan menjadi dasar di mana Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan memulai untuk bekerja dalam penataan kawasan hutan.
Raja Juli juga menjelaskan bahwa akan bekerja sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan langkah-langkah yang memastikan terjaganya kawasan hutan Indonesia sebagai bagian dari paru-paru dunia.
Tapi di sisi bersamaan, upaya menjaga kawasan hutan itu harus dipastikan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Transparansi data dari transformasi digital. Semakin sebuah institusi dapat diaudit dapat diakses oleh publik dengan teknologi yang paling mutakhir, tentu apa yang tadi disebutkan oleh Pak Prabowo sebagai kebocoran itu dapat kita antisipasi bersama-sama," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Wamen ATR/BPN itu mengatakan akan mengundang jajaran Kemenhut untuk menggali berbagai macam isu yang dihadapi sektor tersebut, untuk menyusun program yang dapat terimplementasi secara nyata baik jangka pendek, menengah maupun panjang.
Baca juga: Menhut Raja Juli Antoni hadapi isu emisi hingga akses kelola hutan
Baca juga: Raja Juli tanggapi pidato Prabowo yang tidak bahas IKN
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
